Jakarta, muslim network – Setelah Komisi XI DPR RI menetapkan lima pimpinan baru Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031 banyak ucapan selamat disampaikan kepada Ketua OJK terpilih, Friderica Widyasari Dewi.
Termasuk diantaranya yang pertama kali mengucapkan selamat menjalankan tugas disampaikan Wasekjen MUI, Dr M.Ihsan Tanjung kepada Friderica Widyasari Dewi – yang akrab disapa Kiky.
”Selamat menjalankan tugas, semoga di bawah kepemimpinan Ibu Kiky lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut menjadi lebih kuat dan berwibawa,” kata Ihsan Tanjung yang juga manjadi anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI bersama dengan Widyasari Dewi.
Dirinya mendukung kepemimpinan Widyasari Dewi di OJK agar salah satu lembaga keuangan di Imdonesia tersebut menjadi lebih baik dan lebih maju untuk mendukung perekonomian Indonesia.
“Kita juga berharap Ketua OJK yang baru dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan di lembaga keuangan baik oleh kejahatan perorangan maupun kejahatan korporasi yang dapat merugikan masyarakat dan dunia usaha pada umumnya,
Penetapan dilakukan setelah Komisi XI melakukan uji kelayakan (fit and proper test) terhadap 10 kandidat untuk mengisi lima posisi strategis di lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut.
Friderica Widyasari Dewi, orang lama dan tak asing lagi di komisioner tersebut, ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK yang baru.
Ketua Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun mengatakan, keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat setelah rangkaian uji kelayakan dilakukan sejak pagi
“Komisi XI telah memutuskan hasil fit and proper test atas calon Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 untuk 5 jabatan, yaitu ada 10 yang melakukan fit and proper dan diputuskan ada 5 jabatan yang akan diisi, yaitu untuk Ketua, Ibu Friderica Widyasari Dewi,” kata Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/3).
Misbakhun mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah Komisi XI mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kapasitas, kompetensi, dan kinerja para kandidat.
“(Diambil secara) Musyawarah mufakat, dengan penuh kekeluargaan, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan teknis soal kompetensi dan profesional,” kata Misbakhun.
