Jakarta, muslim network – Pertemuan tahunan ke-56 Forum Ekonomi Dunia (WEF), Davos, Swiss, 22 Januari 2026 turut hadir Presiden AS Donald Trump yang melakukan penandatanganan piagam perdamaian dan Indonesia sebagai anggota di Board of Peace (BoP).
Indonesia tidak boleh sekadar mengikuti arus, melainkan harus menjadi bagian dari kekuatan besar untuk membuat arus mewujudkan perdamaian.
Sekjen MUI Dr. Amirsyah Tambunan menilai keputusan Indonesia bergabung sebagai anggota awal Board of Peace (BoP) membuka dua kemungkinan; pertama; memperoleh peluang strategis bagi diplomasi global Indonesia untuk ikut berjuang mendukung kemerdekaan abadi yang merupakan amanat konsitusi; kedua, sebaliknya akan ada risiko geopolitik yang berat jika tidak terwujud.
Hal itu disampaikan Sekjen MUI dalam sambutan saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari Ahad, (15/2/2026) yang diikuti ratusan peserta dan utusan dari kalangan ulama, akademisi, peneliti, serta pemerhati hubungan internasional.
Buya Amirsyah panggilan akrab Sekjen MUI menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam BoP membawa mandat diplomasi sangat penting dan harus di pentingkan khususnya terkait Palestina. Namun, ia mengingatkan Amerika Serikat dan Israel harus konsisten untuk mewujudkan perdamaian abadi.
“Indonesia bersama dengan negara lain memiliki peluang yang sama untuk memperjuangkan diplomasi dari dalam agar lebih realistis dan harus meghindari sikap pragmatis,” ujar Buya Amirsyah.
Jika kepentingan nasional diabaikan, maka Indonesia memiliki legitimasi untuk mengambil sikap tegas yakni keluar dari keanggotaaan BoP.
“Menurutnya,Indonesia tidak boleh sekadar mengikuti arus, melainkan harus membuat arus baru sebagai middle power yang strategis,” tandasnya.
Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki peran strategis seperti rencana pengiriman pasukan perdamaian agar dapat meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional. Namun, langkah tersebut harus dibarengi dengan pengawasan super ketat sehingga dapat mengurangi mitigasi risiko.
Hingga saat ini persepsi media memandang langkah Indonesia sebagai “diplomatik tengahan (moderat)” yang berisiko terhadap reputasi nasional, sementara yang lain melihatnya sebagai peluang strategis untuk memperluas pengaruh global.
Oleh karena itu publik internasional menagih sikap konsistensi Indonesia dalam mewujudkan komitmennya, terutama terkait dukungan nyata terhadap Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Untuk itu ia menegaskan bahwa keberhasilan diplomasi Indonesia di BoP sangat berpeluang dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat sipil.
“Karena itu diplomasi harus membuka ruang partisipasi publik agar kebijakan luar negeri tetap menjunjung tinggi demokrasi dan sejalan dengan prinsip bebas aktif,” katanya.
Para peserta Musda sepakat bahwa keanggotaan Indonesia di BoP merupakan peluang untuk memperkuat kredibilitas global dan memimpin diplomasi perdamaian. Namun, tanpa strategi yang jelas dan konsensus nasional yang kuat, langkah tersebut berpotensi menghadirkan tekanan geopolitik baru.
MUI bagian dari masyarakat dunia (dualiyah) yang independen memusatkan perhatian agar terwujud geopolitik global yang aman dan damai dengan dasar menggabungkan pendekatan nilai akademis dengan Fatwa yang menyejukkan umat untuk memahami dinamika global yang berimplikasi langsung terhadap posisi dan kepentingan Indonesia di dunia internasional.
