Akhirnya program MBG tampak bergerak menjadi program yang lebih berpihak kepada pengusaha besar dan asing ketimbang UMKM dikarenakan hitung-hitungannya secara makro memang akan membuat perlunya kehadiran usaha besar untuk menutupi kebutuhan yang ada.
Sehingga KADIN merasa perlu untuk membangun kerjasama dengan para investor asing terutama dari china untuk mengembangkan hilirisasi dan memperkuat industri unggas dalam negeri.
Dalam hitung-hitungan KADIN untuk kepentingan MBG secara nasional diperlukan 24 juta telur perhari atau sekitar 700 juta telur per bulan. untuk satu kali memasak masing-masing
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibutuhkan sekitar 3.000 butir telur. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 24 April 2026, terdapat 26.487 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data-data di ataslah pihak KADIN terdorong untuk bekerjasama dengan pihak asing agar dapat memastikan stabilitas pasokan protein bagi anak sekolah dalam program MBG.
Tetapi pertanyaannya mengapa KADIN terlalu cepat untuk mengundang pihak asing atau china agar terlibat dalam menjamin suply telur di tanah air padahal jumlah pengusaha dalam negeri yang bisa diajak untuk digerakkan bagi menyukseskan program pengadaan telur tersebut sangat banyak apalagi kita tahu yang namanya pengusaha yang dicarinya adalah untung.
Oleh karena itu jika bisnis dalam dunia unggas dan pengadaan telur tersebut memang menguntungkan tentu mereka akan mau terlibat untuk menerjuninya apalagi berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian jumlah pelaku UMKM di indonesia tahun 2025, sekitar 64 juta hingga 65,5 juta unit usaha.
Jika 1 juta unit usaha saja diajak dan dilibatkan oleh KADIN dan Pemerintah untuk mendukung program ini dengan masing-masing memelihara 1.000 ekor ayam petelur maka jumlah ayam yang bisa dipelihara 1 milyar ekor.
Jika setiap hari ayam tersebut hanya bertelur 80 persen saja maka sudah bisa di dapat 800 juta telor perhari, padahal jumlah anak usia 0-19 tahun di indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, hanya sekitar 88 juta jiwa, jadi ada kelebihan suply sekitar 710 juta butir.
Jadi apa yang dilakukan KADIN tidak mencerminkan pengusaha pejuang yang memiliki nasionalisme yang tinggi karena kebijakannya tampak tidak berpihak kepada pengusaha dalam negeri tetapi lebih berpihak kepada pengusaha asing.
Hendaknya dalam cara berfikir kita sebagai pemimpin apa-apa yang bisa kita lakukan sendiri janganlah diserahkan kepada asing tapi kerjakanlah sendiri. Ini penting kita lakukan agar sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan konstitusi dapat kita wujudkan.
Anwar Abbas
Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan
Ketua PP Muhammadiyah
