Menurut Wakil Ketua MUI, buya Anwar Abbas, masing-masing mereka (Imam) punya pengikut, sikap dan pandangan sendiri-sendiri sehingga telah melahirkan mazhab-mazhab.

Pengikut mazhab Hanafi lebih banyak di Asia Selatan dan Turki. Mazhab Syafii di Asia Tenggara dan Yaman.Imam Maliki di Afrika Utara dan pengikut imam Hanbali di Arab Saudi.

“Kita tahu para imam mazhab tersebut adalah orang-orang yang alim dan ahli, serta sangat berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memajukan agama islam,” ujar Buya Anwar Abbas.

Kapan mereka hidup ? Imam Abu Hanifah (w. 150 H) sezaman dengan Imam Malik (w. 179 H). Imam Malik sezaman dan menjadi guru Imam Syafi’i (w. 204 H). Imam Syafi’i kemudian menjadi guru dari Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H).

“Salah satu hal menarik dari mereka adalah sikap toleran yang telah mereka perlihatkan kepada kita. Kita tahu meskipun mereka berbeda sikap dan pandangan dalam banyak hal namun mereka tetap saling hormat menghormati dan tidak mau memaksakan pendapatnya kepada yang lain,” tandas Buya Anwar Abbas.

Hal itu bisa terjadi karena mereka selain sangat mengutamakan ukhuwah islamiyah, juga karena mereka melihat perbedaan pendapat tersebut bukanlah sebuah bencana atau malapetaka tapi sebuah rahmat.

“Oleh karena itu mereka tidak pernah disibukkan oleh perbedaan apalagi menjadikan perbedaan itu sebagai dasar untuk memvonis atau menyalahkan pihak yang lain,” urai Buya pada Rabu(18/2/26) kepada muslim network.

Sebagai contoh kita lihat bagaimana sikap dari Imam Syafi’i yang berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah. Kita tahu imam syafii dalam shalat subuh membaca qunut sementara imam abu hanifah tidak. Lalu ketika imam syafii berziarah ke makam imam Abu Hanifah di Baghdad, Imam Syafi’i tidak membaca qunut pada waktu shalat Subuh. Ketika imam syafii ditanya mengapa beliau tidak qunut ? Imam syafii menjawab, Saya menghormati imam Abu Hanifah.

Hal serupa juga diperlihatkan imam Ahmad bin hanbal kepada imam syafii. Kita tahu beliau berdua sering berbeda pendapat dalam masalah fiqih, tetapi meskipun demikian Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa beliau selalu mendoakan Imam Syafi’i dalam shalatnya bahkan hal itu sudah beliau lakukan selama empat puluh tahun.

Lalu timbul pertanyaan apakah kita yang mengagumi dan menjadi pengikut dari para imam tersebut akan berpecah belah karena ada perbedaan pendapat ?

“Tentu saja tidak. Oleh sebab itu karena diantara kita sekarang ini terdapat perbedaan pendapat terkait dengan awal ramadhan tahun 1447 H, yaitu ada yang berpuasa hari ini (Rabu) dan ada pula yang berpuasa besok (Kamis) maka dalam hal ini kita berharap agar masing-masing pihak dapat meniru sikap tasamuh dan toleransi dari para imam mazhab tersebut,” kata Buya lagi.

Dan jangan ada diantara kita yang memaksakan pendapatnya kepada pihak lain karena kita tahu metode yang dipergunakan oleh masing-masing pihak untuk sampai kepada kesimpulannya masing-masing yaitu dua metode ( hisab dan ru’yah) yang memang dibenarkan dan diterima oleh syara’.

“Oleh karena itu sikap terbaik yang perlu kita buat, mari kita kembangkan sikap saling hormat menghormati diantara kita karena memang dengan cara seperti itulah, kita akan dapat menegakkan ketertiban dan ukhuwah islamiyah serta persatuan dan kesatuan yang baik dan kuat diantara kita,” pungkasnya

Artikel Perbedaan Awal Puasa dan Pentingnya Toleransi Demi Menjaga Persatuan dan Kesatuan Umat pertama kali tampil pada Muslim Network.

Indonesia tidak boleh sekadar mengikuti arus, melainkan harus menjadi bagian dari kekuatan besar untuk membuat arus mewujudkan perdamaian.

Sekjen MUI Dr. Amirsyah Tambunan menilai keputusan Indonesia bergabung sebagai anggota awal Board of Peace (BoP) membuka dua kemungkinan; pertama; memperoleh peluang strategis bagi diplomasi global Indonesia untuk ikut berjuang mendukung kemerdekaan abadi yang merupakan amanat konsitusi; kedua, sebaliknya akan ada risiko geopolitik yang berat jika tidak terwujud.

Hal itu disampaikan Sekjen MUI dalam sambutan saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari Ahad, (15/2/2026) yang diikuti ratusan peserta dan utusan dari kalangan ulama, akademisi, peneliti, serta pemerhati hubungan internasional.

Buya Amirsyah panggilan akrab Sekjen MUI menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam BoP membawa mandat diplomasi sangat penting dan harus di pentingkan khususnya terkait Palestina. Namun, ia mengingatkan Amerika Serikat dan Israel harus konsisten untuk mewujudkan perdamaian abadi.

“Indonesia bersama dengan negara lain memiliki peluang yang sama untuk memperjuangkan diplomasi dari dalam agar lebih realistis dan harus meghindari sikap pragmatis,” ujar Buya Amirsyah.

Jika kepentingan nasional diabaikan, maka Indonesia memiliki legitimasi untuk mengambil sikap tegas yakni keluar dari keanggotaaan BoP.

“Menurutnya,Indonesia tidak boleh sekadar mengikuti arus, melainkan harus membuat arus baru sebagai middle power yang strategis,” tandasnya.

Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki peran strategis seperti rencana pengiriman pasukan perdamaian agar dapat meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional. Namun, langkah tersebut harus dibarengi dengan pengawasan super ketat sehingga dapat mengurangi mitigasi risiko.

Hingga saat ini persepsi media memandang langkah Indonesia sebagai “diplomatik tengahan (moderat)” yang berisiko terhadap reputasi nasional, sementara yang lain melihatnya sebagai peluang strategis untuk memperluas pengaruh global.

Oleh karena itu publik internasional menagih sikap konsistensi Indonesia dalam mewujudkan komitmennya, terutama terkait dukungan nyata terhadap Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Untuk itu ia menegaskan bahwa keberhasilan diplomasi Indonesia di BoP sangat berpeluang dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat sipil.

“Karena itu diplomasi harus membuka ruang partisipasi publik agar kebijakan luar negeri tetap menjunjung tinggi demokrasi dan sejalan dengan prinsip bebas aktif,” katanya.

Para peserta Musda sepakat bahwa keanggotaan Indonesia di BoP merupakan peluang untuk memperkuat kredibilitas global dan memimpin diplomasi perdamaian. Namun, tanpa strategi yang jelas dan konsensus nasional yang kuat, langkah tersebut berpotensi menghadirkan tekanan geopolitik baru.

MUI bagian dari masyarakat dunia (dualiyah) yang independen memusatkan perhatian agar terwujud geopolitik global yang aman dan damai dengan dasar menggabungkan pendekatan nilai akademis dengan Fatwa yang menyejukkan umat untuk memahami dinamika global yang berimplikasi langsung terhadap posisi dan kepentingan Indonesia di dunia internasional.

Artikel Sekjen MUI Desak Dewan Perdamaian Agar Wujudkan Perdamaian Abadi pertama kali tampil pada Muslim Network.

“Saya rasa tidak perlu ada sweeping-sweepingan karena pemerintah sebelum puasa kita harapkan sudah mensosialisaikan dan memberi pengertian kepada rakyat tentang perlunya ada sikap saling hormat-menghormati agama dan kepercayaan serta ibadah dari agama lain,” kata Anwar Abbas saat dihubungi, Ahad(15/2/2026).

Ia meminta pemerintah hadir menata dan mendukung sikap saling hormat menghormati tersebut. Sehingga, kata dia, umat yang menjalankan ibadah puasa tidak merasa terganggu.

“Umat dari yang melaksanakan ibadah tersebut tidak usah merasa terganggu karena pemerintah sudah hadir menjaga dan memeliharanya agar umat dari agama yang melaksanakan ibadah tersebut dapat beribadah dengan tenang,” ucap dia.

Kemudian, ia juga menyebut umat Islam tidak perlu melakukan sweeping karena pemerintah pasti menjaga kondusivitas di bulan Ramadan. “Mereka tidak perlu melakukan sweeping-sweeping karena pemerintah sudah menjamin hadirnya kondusivitas situasi bagi pemeluk agama untuk melaksanakan ibadahnya dan beberapa hari lagi umat islam akan berpuasa di bulan Ramadan,” ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak mengizinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan penyisiran (sweeping) ke rumah makan selama bulan Ramadan. Ia meminta seluruh pihak menjaga suasana tetap damai dan rukun saat memasuki bulan puasa.

Hal itu disampaikan Pramono setelah meresmikan gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2). Menurutnya, menyambut Ramadan harus dilakukan dengan penuh kedamaian, bukan dengan tindakan yang menimbulkan keresahan.

“Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan,” kata Pramono di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2).

Pemprov DKI, kata dia, sudah menyiapkan berbagai langkah agar masa peribadatan berjalan tertib. Menjawab pertanyaan soal potensi sweeping tempat makan oleh ormas, Pramono menegaskan larangan tersebut.

“Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping,” tegasnya

Artikel MUI Setuju Saling Menghormati dan Tidak Ada Sweeping Rumah Makan pertama kali tampil pada Muslim Network.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi MUI Pusat Hazuarli Halim dalam kegiatan aksi bersih sungai dan penanaman pohon di aliran Sungai Cikeas, Sentul, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026.

Hazuarli menyebutkan, jaringan masjid memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran kolektif umat terkait pentingnya menjaga lingkungan.

“Kalau 800 ribu masjid ini bergerak menyampaikan literasi tentang lingkungan, maka kesadaran masyarakat bisa terbentuk. Materi khutbah dan ceramah harus diisi dengan pesan-pesan menjaga lingkungan,” kata Hazuarli.

Lebih lanjut dia menjelaskan, MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 6 Tahun 2025 tentang kewajiban menjaga lingkungan dan pengharaman membuang sampah ke sungai, danau, maupun laut karena membawa dampak mudarat.

“Menjaga lingkungan itu kewajiban dan berpahala, sementara mencemarkan lingkungan adalah haram dan berdosa. Kalau hukum pemerintah ada sanksi positif, dalam agama sanksinya dosa,” ujar Hazuarli.

Menurut dia, literasi keagamaan dinilai efektif untuk mengubah perilaku masyarakat karena menyentuh aspek moral dan spiritual, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyambut baik langkah MUI yang melibatkan masjid dalam gerakan pengelolaan sampah nasional.

“Saya sangat senang dengan fatwa ini. Sentuhan keagamaan menjadi penting di tengah kedaruratan sampah kita,” kata Hanif.

Ia menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperluas penyebaran fatwa tersebut melalui struktur pemerintahan dan lembaga keagamaan.

“Ini akan segera kami diskusikan dengan Kementerian Agama dan Kemendagri agar bisa disebarluaskan lebih luas,” ujarnya.

Hanif menegaskan Indonesia saat ini menghadapi tekanan serius akibat krisis sampah dan perubahan iklim, sehingga dibutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk lembaga keagamaan, untuk membangun budaya pengelolaan sampah yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Artikel Wasekjen MUI : Jaringan Masjid Punya Peran Strategis Membentuk Kesadaran Kolektif Umat dalam Menjaga Lingkungan pertama kali tampil pada Muslim Network.

Fatwa tersebut ditegaskan dalam kegiatan Aksi Bersih Sungai dan penanaman pohon di aliran Sungai Cikeas, Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/2/2026), dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dan menyambut Ramadhan 1447 Hijriah.

Dalam kesempatan tersebut, Wasekjen MUI Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Hazuarli Halim menyerahkan secara simbolis fatwa MUI tentang haram hukumnya membuang sampah di sungai, danau dan laut kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat peluncuran di Komunitas Iklim Sungai Cikeas (KISUCI), Babakan Madang.

Hazuarli Halim mengatakan fatwa tersebut merupakan hasil pertimbangan mendalam atas dampak kerusakan lingkungan yang kian nyata.

Menurutnya fatwa tersebut dikeluarkan MUI dengan tujuan mendorong perubahan perilaku warga, meningkatkan kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan serta menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab moral dan keimanan.

“Fatwa haram membuang sampah ini adalah hasil pertimbangan maslahat dan mudarat. Karena pencemaran lingkungan membawa dampak buruk bagi kehidupan dan kesehatan, maka kami berani memfatwakan hal ini menjadi haram,” ujar Hazuarli.

Ia menjelaskan, dalam perspektif fikih menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang berpahala, sementara mencemarinya termasuk perbuatan dosa.

“Menjaga lingkungan itu kewajiban dan berpahala. Sebaliknya, mencemarkan lingkungan adalah haram dan berdosa. Kalau hukum pemerintah ada sanksi positif, dalam agama sanksinya dosa,” katanya.

Hazuarli menambahkan, MUI akan mendorong sosialisasi fatwa tersebut secara masif melalui jaringan masjid dan para dai di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Agama, terdapat sekitar 800 ribu masjid yang berpotensi menjadi pusat literasi lingkungan.

“Kalau 800 ribu masjid ini bergerak menyampaikan literasi tentang lingkungan, maka kesadaran masyarakat bisa terbentuk. Materi khutbah dan ceramah harus diisi dengan pesan-pesan menjaga lingkungan,” ujarnya.

Penanganan Sampah Harus Dimulai dari Hulu

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyambut baik fatwa tersebut dan menyebut sentuhan keagamaan penting dalam menghadapi kedaruratan sampah.

“Saya sangat senang dengan fatwa ini. Sentuhan keagamaan menjadi penting di tengah kedaruratan sampah kita. Ini akan segera kami diskusikan dengan Kementerian Agama dan Kemendagri agar bisa disebarluaskan lebih luas,” katanya.

Hanif menegaskan Indonesia saat ini berada dalam tekanan krisis lingkungan global, termasuk krisis sampah yang berdampak pada perubahan iklim dan kesehatan masyarakat.

“Kita sedang berjuang membalikkan keadaan dari kedaruratan sampah menjadi pengelolaan yang menjadikan sampah sebagai sumber daya. Semua pihak harus berkontribusi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti, seagian besar sampah laut berawal dari daratan dan sungai. Karena itu, aksi di Sungai Cikeas dinilai simbolis penanganan sampah harus dimulai dari hulu.

“Sampah laut dimulai dari sampah sungai. Dari daratan yang jatuh ke sungai lalu ke laut dan memperparah krisis iklim. Ini harus kita hentikan,” kata Hanif.

Pendiri Komunitas Iklim Sungai Cikeas (KISUCI), Dr. Hayu Prabowo, menegaskan gerakan tersebut bukan kadar seremoni, melainkan ikhtiar membangun kesadaran kolektif dari akar rumput.

“Sungai Cikeas dipilih sebagai simbol bahwa perubahan besar selalu dimulai dari hulu, dari komunitas, keluarga, dan masjid,” kata Hayu.

Menurutnya, kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan komunitas menjadi fondasi penting membangun budaya baru yang menjadikan kebersihan sebagai bagian dari iman sekaligus aksi nyata menghadapi krisis iklim.

Melalui sinergi MUI, pemerintah, dan dukungan internasional seperti United Nations Development Programme, kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat gerakan nasional pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berbasis perubahan budaya masyarakat, dari fatwa menjadi gerakan, dari seruan menjadi kebiasaan.

Artikel MUI Tegas Soal Fatwa Haram Buang Sampah ke Sungai, Danau dan Laut pertama kali tampil pada Muslim Network.

Pembahasan tindaklanjut kerjasama dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN, di Jakarta, yang dipimpin Dirjen PHPT Dr Asnaedi, A.Ptnh., M.H., Jumat (6/1/2026).

Tim Lembaga Wakaf MUI dipimpin Wakil Ketua Guntur Subagja Mahardika, M.Si, CWC.,dan Sekretaris Ir. Andi YH Djuwaeli, MRE, CWC.. Turut hadir Sekretaris Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLH) MUI Miftahul Huda, M.E.Sy.

Ada beberapa poin agenda yang dibahas, diantaranya adalah percepatan sertifikasi tanah wakaf bagi aset MUI dan organisasi masyarakat (Ormas) Islam anggota MUI.

ATR BPN berkomitmen pelayanan cepat dan gratis untuk sertifikasi wakaf aset tanah MUI, ormas, pesantren, dan rumah-rumah ibadah. “Penyelesaian sertifikasi wakaf dan rumah ibadah ini menjadi KPI (Key Performance Index) Kantor Pertanahan di berbagai daerah,”ungkap Asnaedi.

Ia menjelaskan, untuk percepatan sertifikasi tanah wakaf itu juga terkait denhan Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama. Sehingga percepatan AIW juga penting dilakukab oleh KUA di berbagai daerah.

Wakil Ketua LWMUI Guntur Subagja Mahardika mengapresiasi komitmen Kemementerian ATR/BPN dalam pelayanan dan percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. “Yang perlu kita kolaborasikan untuk akselerasi ini adalah sosialisasi kepada MUI daerah, ormas Islam, pesantren dan lembaga pendidikan dan sosial islam lainnya,”kata Guntur.

Temuan di lapangan, sebagaimana yang dilaporkan peserta rapat dari anggota LWMUI Nini Maryon Chatib, SH, MH. Yang berprofesi notaris dan PPAT, masih diperlukan percepatan dalam pelayanan, meski ia mengakui sebagaian besar kantor pertanahan sudah bisa memberikan pelayanan cepat. “Saya mendapat amanah mensertifikasi sejumlah aset tanah wakaf milik Muhammadiyah,”ungkapnya.

Dirjen PHPT merespon cepat dan langsung menindaklanjuti hal tersebut. Kendala-kendala teknis dan pelayanan diharapkan tidak terjadi lagi di masa mendatang, selama dokumen-dokumen persyaratan terpenuhi lengkap.

Pada pertemuan itu Guntur Subagja Mahardika juga nenyampaikab program GreenWaqf untuk reforestasi hutan dan pemulihan lingkungan, khususnya di daerah-derah rawan bencana alam longsor dan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pelaksanaan program tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN dan instansi terkait, karena kegiatan reforestasi, kobservasi, dan pemulihan lahan kritis di kawasan hutan, lahan kritis, dan daerah aliran sungai (DAS) melibatkan instansi-instani lainnya.

Pertemuan membahas beberapa poin yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara MUI dan dengan Dirjen terkait di Kementerian ATR/BPN berlangsung produktif dan diharapkan dapat segera direalisasikan.

Pertemuan ditutup dengan penyerahan perangkat baca tulis Al-Quran yang merupakan program wakaf untuk literasi dan mengentaskan buta huruf Al-Quran yang saat ini masih tinggi di Indonesia, olen Sekretaris LWMUI Andi YH Djuwaeli kepada Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN.*

Artikel Lembaga Wakaf MUI dan Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN Bahas Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf pertama kali tampil pada Muslim Network.

Hal ini disampaikan Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid kepada MUI Digital seusai acara pengukuhan pengurus MUI periode 2025-2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

“Kami sebagai kekuatan umat Islam, kami menyambut baik ide dan gagasan ini,” kata Nusron Wahid yang juga Ketua Panitia acara Pengukuhan Pengurus MUI periode 2025-2030 yang dirangkaikan dengan acara Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa.

Acara ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kabinet Merah Putih, hingga puluhan ribu jamaah yang memadati Masjid Istiqlal Jakarta.

Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan tengah menyiapkan lahan kurang lebih 4.000 meter di Bundaran HI, Jakarta Pusat, untuk pembangunan Gedung MUI baru.

“Menurut konfirmasi dan design yang disusun Menteri Agama itu 40 lantai. Tapi itu kan nanti dibagi-bagi ada ormas, MUI, ada BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia, BPKH, ada Dewan Masjid Indonesia,” kata Nusron.

Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN ini mengungkapkan, gedung tersebut dibangun untuk menkonsolidasikan kekuatan umat. Menurut dia, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam kalau diurus dengan baik akan membantu bangsa ini ke depan lebih baik.

“Soal anggaran lebih baik tanya kepada Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi) dan Menag (Menteri Agama KH Nasaruddin Umar),” ungkapnya.

Artikel MUI Sambut Baik Langkah Prabowo Siapkan 4 Ribu Meter untuk MUI dan Badan Umat Islam di Bundaran HI pertama kali tampil pada Muslim Network.

Prabowo mengatakan bahwa momen penggukuhan MUI menjadi momentum berkumpulnya para ulama dan umaro (pemerintah). Keduanya memilik peran penting dalam perkembangan bangsa.

“Saya sungguh merasa bahagia dan berbesar hati. Hari ini adalah lambang dari bersatunya Ulama dan umaro. Jika Ulama dan Umaro bersatu insyaallah kita akan menjadi bangsa yang besar,” ungkapnya, Sabtu (7/2/26) di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa pengukuhan MUI adalah momentum yang istimewa.

“Ini adalah acara yang istimewa, pengukuhan diselenggarakan di Masjid Istiqlal, Masjid terbesar umat Islam di Indonesia, dan lambang persatuan bangsa yang berdaulat, penuh keberkahan,”ucap Prabowo.

Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia hingga saat ini menjadi contoh bagi berbagai negara di dunia ini dalam persatuan umat yang damai.

“Kita saat ini menjadi contoh dunia sebagai umat Islam yang sejuk, yang tidak menyebarkan kebencian, hang tkdak takut menegakkan keadilan,” ungkapnya.

Melalui pengukuhan Majelis Ulama Indonesia yang dikemas dengan pembacaan doa bersama puluhan ribu jamaah, serta mengusung tema ‘Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa’ menjadi salah satu upaya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia saat ini.

“Tema ini menjawab masalah dari keselamatan bangsa. Kalau kita bersatu, kita hilangkan perbedaan dalam diri kita, kita hilangkan rasa benci, maka kita akan menjadi bangsa yang besar,” tuturnya.

“Mari kita bersatu dalam munajat, bersatu dalam keselamatan bangsa,” pungkasnya

Artikel Presiden Prabowo Subianto: Pengukuhan Pengurus MUI 2025-2030 Momen Bersatunya Ulama dan Umaro pertama kali tampil pada Muslim Network.

Hal ini untuk memastikan bahwa bergabungnya Indonesia dalam forum Board of Peace tidak sekadar menjamin keamanan Israel, tetapi juga menjamin tidak akan ada lagi penjajahan Israel terhadap Palestina.

Setelah bertemu Presiden Prabowo pada pertemuan Silaturrahim dengan Pimpinan sejumlah Ormas Islam pada Selasa (3/2/2026) di Istana Negara, Jakarta, MUI tetap konsisten mendesak pemerintah untuk menegaskan jaminan kemerdekaan Palestina dalam Board of Peace.

Hal itu jelas tertuang dalam Taushiyah Majelis Ulama Indonesia perihal Kebijakan Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI, Buya H Amirsyah Tambunan dalam sebuah surat edaran bertanggal 3 Februari 2026.

Tidak hanya itu, MUI juga meminta pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina dipastikan tidak dijadikan alat pemukul Hamas dan perjuangan pro Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel.

Hal ini untuk memastikan adanya prinsip solusi dua negara (two state solution) yang harus menjadi subjek dan tujuan prinsip Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace.

Terhadap kebijakan pemerintah Indonesia tersebut, MUI menyampaikan enam poin sebagai sikap tegas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace:

1. Pemerintah Indonesia meminta Board of Peace untuk mendesak Israel segera mengakui Palestina sebagai Negera merdeka dan berdaulat

2. Pemerintah Indonesia harus menjamin dengan penuh integritas bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace harus menjamin tidak akan ada lagi penjajahan Israel terhadap Palestina dan kejahatan perang yang menimpa Palestina

3. Prinsip Solusi Dua Negara (Two State Solution) harus menjadi subjek dan tujuan prinsip Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace demi terwujudnya perdamaian yang hakiki dan konsisten

4. Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan dengan tegas perihal perwakilan atau keterlibatan Palestina di dalam Board of Peace

5. Kontribusi bantuan Indonesia dalam upaya perdamaian Palestina berupa pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina jangan sampai menuju pada kondisi dimana pasukan TNI akan dijadikan alat pemukul Hamas dan perjuangan pro Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel dengan berlindung di balik legitimasi Board of Peace (BoP)

6. Pemerintah Indonesia di tuntut terus konsisten dengan politik luar negeri Bebas Aktif dengan tetap berpegang teguh kepada komitmen kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat.

Artikel 6 Tausiyah MUI Merespons Bergabungnya RI dalam Board Of Peace   pertama kali tampil pada Muslim Network.

Jakarta, muslim network – Beredar kabar Presiden RI Prabowo Subianto mengundang Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).

Kabar ini dibenarkan langsung oleh Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan yang juga turut diundang Presiden Prabowo kepada muslim network., Selasa (3/2/26).

Menurut Sekjen MUI, undangan tersebut untuk 64 tokoh pimpinan ormas Islam dan pengasuh pondok pesantren. “InsyaAllah yang hadir atas nama MUI dua. Ketua Umum KH Anwar Iskandar dan saya sendiri selaku Sekjen MUI,” ujar Buya Amirsyah Tambunan kepada muslim network.

Selain dirinya dan KH Anwar Iskandar ada tokoh MUI lainnya yang diundang, yakni Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah. Kemudiaan Ketua MUI Bidang Ukhuwah KH Zaitun Rasmin sebagai Ketua Umum Wahdah Islamiyah.

Buya Sekjen MUI itu memperkirakan pertemuan tersebut akan membahas mengenai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BOP). Selaku perwakilan MUI dirinya memberikan apresiasi dengan sikap Prabowo yang mau mengundang 64 tokoh Islam ini.

MUI menilai pertemuan ini sangat strategis untuk membangun komunikasi terkait persoalan Board of Peace. Apabila komunikasi tidak dibangun, dikhawatirkan pro dan kontra akan akan berlanjut.

“Pertemuan ini bagus sekali. Presiden akan mendengarkan masukan yang akan diberikan oleh para tokoh ulama yang mewakili umat IsIam, termasuk tokoh MUI. Harapannya pertemuan ini menghasilkan konstruktif untuk kepentingan nasional maupun kepentingan kemerdekaan Palestina,” ujarnya.

Dia mengingatkan Indonesia memiliki dua misi untuk kemerdekaan Palestina dan menghapus penjajahan sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. Dia menegaskan dua misi ini jangan sampai dilupakan.

Sebelumnya beredar kabar undangan Presiden Prabowo pada Senin 2 Febuari 2026 mengenai daftar pejabat yang diundang pada acara silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan pimpinan Ormas Islam.

Dalam daftar nama tersebut juga terdapat undangan untuk 5 orang menteri yang akan mendampingi Presiden Prabowo bertemu dengan pimpinan Ormas Islam.

Artikel Diundang Presiden Prabowo Soal BOP, Sekjen MUI : Penting untuk Komunikasi Serta Serap Aspirasi Ulama dan Umat Islam pertama kali tampil pada Muslim Network.