Indonesia tidak boleh sekadar mengikuti arus, melainkan harus menjadi bagian dari kekuatan besar untuk membuat arus mewujudkan perdamaian.

Sekjen MUI Dr. Amirsyah Tambunan menilai keputusan Indonesia bergabung sebagai anggota awal Board of Peace (BoP) membuka dua kemungkinan; pertama; memperoleh peluang strategis bagi diplomasi global Indonesia untuk ikut berjuang mendukung kemerdekaan abadi yang merupakan amanat konsitusi; kedua, sebaliknya akan ada risiko geopolitik yang berat jika tidak terwujud.

Hal itu disampaikan Sekjen MUI dalam sambutan saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari Ahad, (15/2/2026) yang diikuti ratusan peserta dan utusan dari kalangan ulama, akademisi, peneliti, serta pemerhati hubungan internasional.

Buya Amirsyah panggilan akrab Sekjen MUI menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam BoP membawa mandat diplomasi sangat penting dan harus di pentingkan khususnya terkait Palestina. Namun, ia mengingatkan Amerika Serikat dan Israel harus konsisten untuk mewujudkan perdamaian abadi.

“Indonesia bersama dengan negara lain memiliki peluang yang sama untuk memperjuangkan diplomasi dari dalam agar lebih realistis dan harus meghindari sikap pragmatis,” ujar Buya Amirsyah.

Jika kepentingan nasional diabaikan, maka Indonesia memiliki legitimasi untuk mengambil sikap tegas yakni keluar dari keanggotaaan BoP.

“Menurutnya,Indonesia tidak boleh sekadar mengikuti arus, melainkan harus membuat arus baru sebagai middle power yang strategis,” tandasnya.

Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki peran strategis seperti rencana pengiriman pasukan perdamaian agar dapat meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional. Namun, langkah tersebut harus dibarengi dengan pengawasan super ketat sehingga dapat mengurangi mitigasi risiko.

Hingga saat ini persepsi media memandang langkah Indonesia sebagai “diplomatik tengahan (moderat)” yang berisiko terhadap reputasi nasional, sementara yang lain melihatnya sebagai peluang strategis untuk memperluas pengaruh global.

Oleh karena itu publik internasional menagih sikap konsistensi Indonesia dalam mewujudkan komitmennya, terutama terkait dukungan nyata terhadap Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Untuk itu ia menegaskan bahwa keberhasilan diplomasi Indonesia di BoP sangat berpeluang dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat sipil.

“Karena itu diplomasi harus membuka ruang partisipasi publik agar kebijakan luar negeri tetap menjunjung tinggi demokrasi dan sejalan dengan prinsip bebas aktif,” katanya.

Para peserta Musda sepakat bahwa keanggotaan Indonesia di BoP merupakan peluang untuk memperkuat kredibilitas global dan memimpin diplomasi perdamaian. Namun, tanpa strategi yang jelas dan konsensus nasional yang kuat, langkah tersebut berpotensi menghadirkan tekanan geopolitik baru.

MUI bagian dari masyarakat dunia (dualiyah) yang independen memusatkan perhatian agar terwujud geopolitik global yang aman dan damai dengan dasar menggabungkan pendekatan nilai akademis dengan Fatwa yang menyejukkan umat untuk memahami dinamika global yang berimplikasi langsung terhadap posisi dan kepentingan Indonesia di dunia internasional.

Artikel Sekjen MUI Desak Dewan Perdamaian Agar Wujudkan Perdamaian Abadi pertama kali tampil pada Muslim Network.

Ajakan MUI ini telah menjadi bagian dari sikap tegas; pertama, MUI bersama komponen bangsa harus satu kata dalam memberantas Korupsi agar bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa bermartabat; kedua, mendukung program pemerintah yang jelas pro rakyat untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan kompak bersinergi mencegah Korupsi.

Hal ini disampaikan panggilan akrab buya Amirsyah usai penutupan Mukernas I MUI 2025-2030 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026). Buya Amirsyah menilai ikhtiar memberantas korupsi harus di mulai dari hulun hingga hilir.

Keberhasilan mencegah Korupsi dimulai dari prilaku yang tegas untuk menanamkan anti korupsi. Buya Amirsyah menegaskan posisi MUI senantiasa mendukung penguasa yang baik. Jika tidak baik, MUI akan memberikan tausiyah. Menurutnya nasihat sangat penting dilakukan apabila pemerintah tidak baik.

“Kalau gak baik kita nasehati. Sesuai prinsip dakwah antara lain mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memul.Jadi bukan saling Bukan caci maki, bukan olok-olok, karena agama itu nasihat. Kalau salah kita me nasehati ( wa tawa sou bil haq) bukan caci maki, apalagi dituding banyak orang buat malu,” sambungnya.

Dirinya juga menegaskan, caci maki, olok-olok dan tudingan bukan akhlak dari MUI untuk melakukan itu. Amirsyah menjelaskan MUI memiliki banyak bidang bidang dakwah yang memiliki tugas untuk menyampaikan akhlakul karimah sebagaimana tugas Rasul. Salah salat tugas Rasul .

Ia berharap agar selruh kegiatan dan aktivitas berbangsa dan bernegara dilandasi nilai moral dan akhlak. Begitu juga oleh pemimpin negara di eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun lainnya dilandasi nilai-nilai moral.

“Karena kita bangsa yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa. Apabila tidak ada nilai moralnya, tidak bermuara menjadi moralitas dan akhlak, ibarat jasad tanpa nyawa,” tuturnya.

Artikel Sekjen MUI : Perkuat Sinergi Mecegah Korupsi untuk Indonesia Bermartabat pertama kali tampil pada Muslim Network.

Kepemimpinan DSN yang baru saat ini memperkenalkan pengurus dalam bentuk ta’aruf di mana pengurus berasal dari para ahli di bidang perbankan, industri keuangan syariah, akademisi yang memiliki integritas dan kapasitas.

Dirangkai dengan acara ta’aruf sekaligus memperingatkan Milad DSN MUI 27 menjadi refleksi untuk penguatan peran strategis dalam pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.

Peringatan Milad ini dirangkai dengan rapat pleno sebagai langkah baru DSN–MUI, dari tahap konsolidasi organisasi dan kepemimpinan DSN menuju penguatan dan pengembangan kelembagaan MUI.

Rapat Pleno DSN untuk membicarakan kegiatan usaha bulion berdasarkan prinsip syariah. Berlaku sejak tanggal di tetapkan kata Prof.Dr.Asrorun Ni’am Sholeh untuk segera di berlakukan oleh pemangku kepentingan.

Sejalan dengan itu, Sekjen MUI Buya Amirsyah yang juga Sekretaris DSN berharap pemangku kepentingan seperti BPKH, PT.Pegadaian dan BSI dapat bersinergi untuk lebih produktif memperkuat ekosistem keungan syariah di Indonesia.

Menurut Buya Amirsyah Tambunan sejak Presiden Prabowo Subianto meluncurkan bullion bank atau bank emas Indonesia hingga saat ini minat masyarakat untuk melakukan transaksi di Bank sangat besar.

Bullion Bank terus meningkat sebingga perdagangan, penyimpanan logam mulia, penitipan emas, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk produk aman dan berkualitas.

Untuk itu Buya Amirsyah mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadikan Fatwa MUI sebagai rujukan dalam melakukan transaksi bulion

“Sehingga tata kelola keuangan mendapatkan izin khusus untuk mengelola emas sebagai produk finansial, termasuk layanan simpanan (tabungan/deposito), pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas,” ujar Buya pada Rabu, (11/2/26).

Seperti di ketahui bahwa di Indonesia, bullion bank resmi beroperasi di bawah pengawasan OJK melalui POJK Nomor 17 Tahun 2024, bertujuan meningkatkan peran emas dalam perekonomian, memungkinkan nasabah menabung atau membeli emas, menyimpan fisik secara langsung.

“Pengembangan ekonomi keuangan syariah secara produktif untuk kemaslahatan perekonomian bangsa,” tandas Buya.

Dalam penutupan rapat pleno Ketua Umum MUI KH.Muhammad Iskandar menegaskan DSN MUI telah memberikan yang terbaik hingga kini telah terbit Fatwa 166. Karena itu perlu di sosilisasikan agar melahirkan pelaku usaha.

Banyak pelaku usaha yang pintar, tapi sulit mencari orang jujur. Oleh karena itu Allah berfirman اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.

“Yang terpenting umat harus menjadi penggerak ekonomi umat agar menjadi penentu ekonomi umat dan bangsa,” pungkasnya

Artikel Sekjen MUI : Perkuat Kelembagaan MUI untuk Pengembangan Ekonomi Syariah pertama kali tampil pada Muslim Network.

Seminar berlangsung, Minggu (8/1), menghadirkan pembicara Dirjen Perhutanan Sosial Kementrian Kehutanan RI Catur Endah Prasetiani P, S.Si, MT, MLH PP Muhammadiyah Dr. Jihadul Mubarak, MA, dan MPW PP Muhammadiyah Dr. Amirsyah Tambunan, MA.

Sekjen MUI Amirsyah Tambunan menyatakan lingkungan yang rusak akan berakibat fatal bagi manusia. Dia memberi contoh, banjir yang terjadi belum lama ini adalah fakta tentang kerusakan lingkungan yang menghancurkan. “Lihat yang di Batang Toru, ada berapa desa hilang,” ujar Amirsyah Tambunan.

MUI sendiri hingga kini, kata Ketua Majelis Wakaf PP Muhammadiyah itu, telah ada 14 fatwa yang dikeluarkan terkait lingkungan, misalnya fatwa sampah.

Sebelumnya, Dirjen Perhutanan Sosial Kemenhub RI pada sesi ini, menyatakan program perhutanan sosial salah satunya memberikan akses kepada masyarakat dapat mengelola dan mengakses serta melestarikan hutan, baik kelompok maupun kelembagaan.

“Hutan seperti kayunya bisa dimanfaatkan, misalnya hutan produksi atau tanam pohon buah dan hasilnya bisa di ambil untuk peningkatan ekonomi,” ujar Catur Endah P.

Sekretaris MLH PP Muhammadiyah Jihadul Mubarak, mengungkap Muhammadiyah punya perhatian kuat terhadap perhutanan sosial, khususnya pada lahan amal usaha Muhammadiyah yang jumlahnya cukup besar.

“Lahan amal usaha Muhammadiyah cukup strategis mendukung program Kementrian Kehutanan, selain banyak ranting Muhammadiyah yang berada di pelosok yg bisa jadi garda terdepan program perhutanan Sosial,” terang Mubarak.

Di sesi ini, Anggota DPRD Sumut Dr. Aripay Tambunan, MSi, memberi informasi tentang program sampah untuk energi yang saat ini sedang dalam proses penggodokan di DPRD Sumut. ” Dewan sedang bekerja melahirkan Perda untuk program ini,” ujar politisi Gerindra itu.

Turut memberi informasi soal lingkungan Wakil Wali Kota Tanjung Balai M. Fadli Abdina yang menyatakan pengendalian banjir di kota yang dipimpinnya.

Aksi penanaman bibit pohon dalam rangka menyongsong Muktamar Muhammadiyah ke 49 dilakukan sebelum seminar nasional lingkungan. Waspada.id/Khalik

Sekretaris MLH Muhammadiyah Sumut Dr. Salamuddin Nst, MA menyebutkan kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan menyongsong Muktamar Muhammadiyah ke 49 pada 2027 di Medan. “Sebelum seminar kita juga melakukan penanaman bibit pohon di lahan amal usaha Muhammadiyah,” tandas Salam.

Artikel Universitas Muhammadiyah Asahan Gelar Seminar Nasional Lingkungan Hidup Hadirkan Sekjen MUI pertama kali tampil pada Muslim Network.

Hal ini disampaikan Buya Amirsyah dalam membuka Rapat Kerja (Raker) Komisi Pendidikan dan Kaderisasi (KPK) MUI di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026) lalu, dalam keterangannya kepada media, Senin (9/2/2026).

Buya Amirsyah mengingatkan bahwa KPK memiliki tanggung jawab untuk merancang kurikulum pendidikan dan kaderisasi ulama yang paripurna.

Selama ini telah berlangsung pendidikan kaderisasi melalui kerjasama MUI dengan Baznas RI dan Universitas Islam Negeri Jakarta sebanyak lima angkatan.

Dia menekankan komisi ini harus fokus pada pengembangan kaderisasi ulama untuk memperkuat sumber daya insani MUI Pusat dan Daerah yang memiliki integritas berakhlak mulia.

Oleh karena itu arah kaderisasi

“Pertama, menyelenggarakan PKU dan calon pemimpin umat dan bangsa. Kedua, mengembangkan kurikulum pendidikan Islam, pelatihan guru, dan mengoptimalkan layanan pendidikan agama di sekolah agar memiliki karakter yang tanggung,” kata Buya Amirsyah.

Kemudiaan, Sekjen MUI menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai Islam Wasathiyah (moderat) dalam setiap kegiatan pendidikan.

“PKU yang selama ini berlangsung bergelar dengan melaksanakan kaderisasi ulama yang terintegrasi dengan pendidikan akademis sarjana, magister dan doktor, serta meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter,” ungkapnya.

Kedepan kaderisasi ulama yang tafaqquh fiddin تفقّه في الدين yang berarti memperdalam ilmu agama, suatu proses pemahaman yang komprehensif terhadap ajaran-ajaran agama, melampaui sekadar pengetahuan dasar untuk mencapai pemahaman yang mendalam, termasuk fikih, akidah, akhlak, dan Alquran serta Sunnah dengan berbagai perangkat ilmunya.

“Ini adalah perintah agama, yang sangat penting bagi setiap Muslim, terutama generasi muda, untuk dijadikan ulama sebagai panutan dan panduan hidup melalui Fatwa dan berdakwah,” kata dia.

Artikel Sekjen MUI Dorong Program PKU Bisa Terintegrasi di Pesantren Hingga Pendidikan Doktor pertama kali tampil pada Muslim Network.

Salah satu tupokasinya adalah melakukan kajian dan pengawasan terhadap makanan, minuman dan alat kosmetik yang beredar di Indonesia. Hal ini di sampaikan usai ta’ruf pengurus baru LPPOM MUI usai rapat koordinasi antara Dewan Pembina dengan Dewan Pengawas bersama Direksi LP POM MUI kepada media di Kantor MUI Sabtu, (7/2/26).

Hadir Ketua Dewan Pembina KH.Anwar Iskandar, wakil Ketua Dewan Pembinaan, Dr.Anwar Abbas, MM, KH.Marsudi Suhud, Prof.Dr.Asrorun Niam Sholeh, Prof.Dr.Tun Tedja Irawadi, Juga Hadir Ketua Dewan Pengawas Dr.KH.Cholil Nafis, P.hD, wakil ketua Dewas yang juga Ketua bidang Halal Dr.Mashuril Khomis, SH, dan anggota Dr.Rofiqul Umam Ahmad, SH, Dr.Aminudin Yakub, MA

Serta Direktur Utama LPPOM MUI Ir. Muti Arintawaty, MSi, Bendahara Umum Ex-Oficio Direktur Pengembangan Keungan dan Layanan Corporet Misbahul Ulum MSi, MH, Direktur Komersial dan Kemitraan Dr.Muslich M.SI, Meneger Layanan Umum Hubungan Korporasi & Layanan Audit Raafi Ranasasmita, M.Biomed, Manejer umum layanan Korporat Nadya Khaifani, Bsc, Maneger umum Komersial & Kemitraan Cucu Rina Purwaningrum, S.TP, MP dan jajaran lainnya.

Buya Amirsyah sapaan akrab Sekjen MUI mengatakan bahwa perlunya peningkatan pembinaan dan pengawasan baik terhadap produk yang akan di sertifikasi maupun yang telah disertifikasi melalui tata kelola di laboratorium LP POM MUI yang telah memiliki standar sehingga produk yang telah bersertifikat jamin kehalalannya.

KH.Anwar Iskandar menegaskan bahwa disnilah peran para ahli teknologi pangan dapat melakukan deteksi dini dalam rangka meningkatkan dan memperkuat produksi makanan, minuman dan alat kosmemtik serta barang gunana lainnya yang halal dan thoyib.

Lebih lanjut buya Amirsyah mengatakan bawa penguatan peran MUI di hulu yakni melakukan auditor halal dan menetapkan Fatwa terhadap hasil audit sebagai saksi ulama.

“Oleh sebab itu saya mengajak semua pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi baik dalam bentuk literasi, edukasi maupun sosialisasi terhadap produk halal dan thoyib yang beredar di Indonesia aman dan nyaman di konsumsi,” pungkasnya

Artikel Sekjen MUI : Perkuat Sistem Tata Kelola Teknologi Pangan  pertama kali tampil pada Muslim Network.

Jakarta, muslim network – Beredar kabar Presiden RI Prabowo Subianto mengundang Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).

Kabar ini dibenarkan langsung oleh Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan yang juga turut diundang Presiden Prabowo kepada muslim network., Selasa (3/2/26).

Menurut Sekjen MUI, undangan tersebut untuk 64 tokoh pimpinan ormas Islam dan pengasuh pondok pesantren. “InsyaAllah yang hadir atas nama MUI dua. Ketua Umum KH Anwar Iskandar dan saya sendiri selaku Sekjen MUI,” ujar Buya Amirsyah Tambunan kepada muslim network.

Selain dirinya dan KH Anwar Iskandar ada tokoh MUI lainnya yang diundang, yakni Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah. Kemudiaan Ketua MUI Bidang Ukhuwah KH Zaitun Rasmin sebagai Ketua Umum Wahdah Islamiyah.

Buya Sekjen MUI itu memperkirakan pertemuan tersebut akan membahas mengenai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BOP). Selaku perwakilan MUI dirinya memberikan apresiasi dengan sikap Prabowo yang mau mengundang 64 tokoh Islam ini.

MUI menilai pertemuan ini sangat strategis untuk membangun komunikasi terkait persoalan Board of Peace. Apabila komunikasi tidak dibangun, dikhawatirkan pro dan kontra akan akan berlanjut.

“Pertemuan ini bagus sekali. Presiden akan mendengarkan masukan yang akan diberikan oleh para tokoh ulama yang mewakili umat IsIam, termasuk tokoh MUI. Harapannya pertemuan ini menghasilkan konstruktif untuk kepentingan nasional maupun kepentingan kemerdekaan Palestina,” ujarnya.

Dia mengingatkan Indonesia memiliki dua misi untuk kemerdekaan Palestina dan menghapus penjajahan sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. Dia menegaskan dua misi ini jangan sampai dilupakan.

Sebelumnya beredar kabar undangan Presiden Prabowo pada Senin 2 Febuari 2026 mengenai daftar pejabat yang diundang pada acara silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan pimpinan Ormas Islam.

Dalam daftar nama tersebut juga terdapat undangan untuk 5 orang menteri yang akan mendampingi Presiden Prabowo bertemu dengan pimpinan Ormas Islam.

Artikel Diundang Presiden Prabowo Soal BOP, Sekjen MUI : Penting untuk Komunikasi Serta Serap Aspirasi Ulama dan Umat Islam pertama kali tampil pada Muslim Network.

Jakarta, panjimas – Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), petani, nelayan dan peternak sebagai penyedia bahan pangan Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan saat menerima kunjungan Kepala BGN Dadan Hindayana ke Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat.

Kunjungan Kepala BGN Dadan Handaya ke Kantor MUI disambut dengan hangat dan semangat ukhuwah oleh sejumlah Dewan Pimpinan MUI, antara lain, Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis, Bendahara Umum MUI KH Misbahul Ulum, Ketua MUI Bidang Ukhuwah KH Zaitun Rasmin dan Ketua MUI Bidang Dakwah KH Abdul Manan Ghani.

“Faktanya di sejumlah daerah pengadaan beras, sayur mayur, daging lebih banyak dikuasai pemilik modal. Saya mengajak BGN memiliki keberpihakan kepada UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai penyedia bahan pangan, serta menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Buya Amirsyah di Jakarta.

Lebih lanjut, Buya Amirsyah mengatakan MBG merupakan program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo yang bertujuan memberikan makanan gratis kepada anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui untuk menurunkan stunting.

Selain itu, Buya Amirsyah menilai program MBG secara simultan akan mendorong ekonomi lokal dengan tujuan utama meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), mencegah stunting (gizi buruk), meningkatkan fokus belajar anak di sekolah serta memperkuat kesehatan ibu dan anak mempersiapkan generasi anak bangsa yang cerdas dan kuat baik fisik maupun mental.

Kemudiaan, Buya Amirsyah mengingatkan agar BGN memenuhi tiga sertifikat secara konsisten.

“Pertama, Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Kedua, sertifikat Hazard Analysis Crtical Control Points (HACCP) yang berhubungan dengan standar gizi dan manajemen risiko. Ketiga, sertifikat halal dari BPJPH yang diawali oleh Lembaga Pemerika Halal (LPH) dan Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia,” tegasnya.

Artikel Sekjen MUI Ingatkan BGN Berdayakan Pelaku Usaha Mikro Kecil untuk Kebutuhan Bahan MBG pertama kali tampil pada Muslim Network.