Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI. Dalam pertemuan tersebut Presiden membahas dinamika dan arah politik luar negeri Indonesia di tengah situasi global yang terus berkembang.
Prabowo menegaskan bahwa diplomasi luar negeri Indonesia harus menghasilkan capaian yang konkret dan memberi manfaat langsung bagi kepentingan nasional. Ia memaparkan sejumlah capaian strategis yang berhasil diraih Indonesia dalam satu tahun terakhir. Salah satunya adalah bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi dunia.
“Indonesia kini bergabung dengan BRICS, bersama negara-negara besar seperti Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India. Ini membuka peluang ekonomi dan kerja sama strategis yang sangat luas bagi Indonesia,” jelas Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Selain itu, Presiden menyebut keberhasilan Indonesia memperoleh tarif dagang nol persen untuk ekspor ke 27 negara Uni Eropa sebagai capaian penting diplomasi ekonomi. “Kita berhasil mendapatkan tarif 0 persen ke 27 negara Uni Eropa,” sambung Prabowo.
Ia juga menyinggung untuk pertama kalinya soal kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi yang akan menjadi fasilitas khusus bagi jamaah haji Indonesia.
Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace
Terkait isu Palestina, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa keanggotaan forum tersebut bersifat tidak tetap dan Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri.
“Indonesia ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina. Setelah itu, kita melihat konflik dan jumlah korban menurun secara signifikan,” ujarnya.
Menanggapi isu kontribusi dana sebesar USD 1 miliar, Presiden Prabowo meluruskan bahwa dana tersebut merupakan dana rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib. “Dana satu miliar dolar itu adalah untuk rekonstruksi Gaza dan tidak wajib. Negara anggota boleh membayar atau tidak,” jelasnya.
Saat ini, Indonesia bergabung bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya, yaitu Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.
Presiden menjelaskan mekanisme keanggotaan dalam forum tersebut. “Kalau membayar, statusnya menjadi anggota tetap. Kalau tidak membayar, keanggotaannya berlaku tiga tahun. Sampai hari ini, Indonesia belum membayar,” terangnya.
Terakhir, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan langkah konkret untuk berperan langsung dalam mengurai konflik di Palestina.
“Kita tidak ingin hanya hadir di konferensi, rapat, atau diskusi. Indonesia ingin terlibat langsung,” pungkas Presiden Prabowo.
Diketahui, dalam pertemuan ini hadir diantaranya, Retno Marsudi, Yusuf Wanandi, Pahala Mansury, Alwi Shihab, Nurul Arifin, dan Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono.
