Indonesia tidak boleh sekadar mengikuti arus, melainkan harus menjadi bagian dari kekuatan besar untuk membuat arus mewujudkan perdamaian.

Sekjen MUI Dr. Amirsyah Tambunan menilai keputusan Indonesia bergabung sebagai anggota awal Board of Peace (BoP) membuka dua kemungkinan; pertama; memperoleh peluang strategis bagi diplomasi global Indonesia untuk ikut berjuang mendukung kemerdekaan abadi yang merupakan amanat konsitusi; kedua, sebaliknya akan ada risiko geopolitik yang berat jika tidak terwujud.

Hal itu disampaikan Sekjen MUI dalam sambutan saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari Ahad, (15/2/2026) yang diikuti ratusan peserta dan utusan dari kalangan ulama, akademisi, peneliti, serta pemerhati hubungan internasional.

Buya Amirsyah panggilan akrab Sekjen MUI menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam BoP membawa mandat diplomasi sangat penting dan harus di pentingkan khususnya terkait Palestina. Namun, ia mengingatkan Amerika Serikat dan Israel harus konsisten untuk mewujudkan perdamaian abadi.

“Indonesia bersama dengan negara lain memiliki peluang yang sama untuk memperjuangkan diplomasi dari dalam agar lebih realistis dan harus meghindari sikap pragmatis,” ujar Buya Amirsyah.

Jika kepentingan nasional diabaikan, maka Indonesia memiliki legitimasi untuk mengambil sikap tegas yakni keluar dari keanggotaaan BoP.

“Menurutnya,Indonesia tidak boleh sekadar mengikuti arus, melainkan harus membuat arus baru sebagai middle power yang strategis,” tandasnya.

Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki peran strategis seperti rencana pengiriman pasukan perdamaian agar dapat meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional. Namun, langkah tersebut harus dibarengi dengan pengawasan super ketat sehingga dapat mengurangi mitigasi risiko.

Hingga saat ini persepsi media memandang langkah Indonesia sebagai “diplomatik tengahan (moderat)” yang berisiko terhadap reputasi nasional, sementara yang lain melihatnya sebagai peluang strategis untuk memperluas pengaruh global.

Oleh karena itu publik internasional menagih sikap konsistensi Indonesia dalam mewujudkan komitmennya, terutama terkait dukungan nyata terhadap Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Untuk itu ia menegaskan bahwa keberhasilan diplomasi Indonesia di BoP sangat berpeluang dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat sipil.

“Karena itu diplomasi harus membuka ruang partisipasi publik agar kebijakan luar negeri tetap menjunjung tinggi demokrasi dan sejalan dengan prinsip bebas aktif,” katanya.

Para peserta Musda sepakat bahwa keanggotaan Indonesia di BoP merupakan peluang untuk memperkuat kredibilitas global dan memimpin diplomasi perdamaian. Namun, tanpa strategi yang jelas dan konsensus nasional yang kuat, langkah tersebut berpotensi menghadirkan tekanan geopolitik baru.

MUI bagian dari masyarakat dunia (dualiyah) yang independen memusatkan perhatian agar terwujud geopolitik global yang aman dan damai dengan dasar menggabungkan pendekatan nilai akademis dengan Fatwa yang menyejukkan umat untuk memahami dinamika global yang berimplikasi langsung terhadap posisi dan kepentingan Indonesia di dunia internasional.

Artikel Sekjen MUI Desak Dewan Perdamaian Agar Wujudkan Perdamaian Abadi pertama kali tampil pada Muslim Network.

Hal ini untuk memastikan bahwa bergabungnya Indonesia dalam forum Board of Peace tidak sekadar menjamin keamanan Israel, tetapi juga menjamin tidak akan ada lagi penjajahan Israel terhadap Palestina.

Setelah bertemu Presiden Prabowo pada pertemuan Silaturrahim dengan Pimpinan sejumlah Ormas Islam pada Selasa (3/2/2026) di Istana Negara, Jakarta, MUI tetap konsisten mendesak pemerintah untuk menegaskan jaminan kemerdekaan Palestina dalam Board of Peace.

Hal itu jelas tertuang dalam Taushiyah Majelis Ulama Indonesia perihal Kebijakan Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI, Buya H Amirsyah Tambunan dalam sebuah surat edaran bertanggal 3 Februari 2026.

Tidak hanya itu, MUI juga meminta pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina dipastikan tidak dijadikan alat pemukul Hamas dan perjuangan pro Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel.

Hal ini untuk memastikan adanya prinsip solusi dua negara (two state solution) yang harus menjadi subjek dan tujuan prinsip Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace.

Terhadap kebijakan pemerintah Indonesia tersebut, MUI menyampaikan enam poin sebagai sikap tegas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace:

1. Pemerintah Indonesia meminta Board of Peace untuk mendesak Israel segera mengakui Palestina sebagai Negera merdeka dan berdaulat

2. Pemerintah Indonesia harus menjamin dengan penuh integritas bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace harus menjamin tidak akan ada lagi penjajahan Israel terhadap Palestina dan kejahatan perang yang menimpa Palestina

3. Prinsip Solusi Dua Negara (Two State Solution) harus menjadi subjek dan tujuan prinsip Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace demi terwujudnya perdamaian yang hakiki dan konsisten

4. Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan dengan tegas perihal perwakilan atau keterlibatan Palestina di dalam Board of Peace

5. Kontribusi bantuan Indonesia dalam upaya perdamaian Palestina berupa pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina jangan sampai menuju pada kondisi dimana pasukan TNI akan dijadikan alat pemukul Hamas dan perjuangan pro Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel dengan berlindung di balik legitimasi Board of Peace (BoP)

6. Pemerintah Indonesia di tuntut terus konsisten dengan politik luar negeri Bebas Aktif dengan tetap berpegang teguh kepada komitmen kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat.

Artikel 6 Tausiyah MUI Merespons Bergabungnya RI dalam Board Of Peace   pertama kali tampil pada Muslim Network.

Jakarta, muslim network – Usai pertemuan Presiden Prabowo dengan para Ulama dan Ormas Islam di Istana, Jakarta, Selasa (3/2/2026) Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan memberikan keterangan dihadapan para wartawan yang hadir.

“Sikap MUI tetap dari awal adalah mendukung penuh kemerdekaan Palestina karena itu adalah amanat konstitusi yang harus kita jaga. Saat ini jalannya kita tempuh melalui keikutsertaan Indonesia di BOP,” ujar Buya Amirsyah Tambunan kepada muslim network.

Sebaliknya menurut Sekjen MUI jika tidak terwujud kemerdekaan Palestina, maka keanggotaan Indonesia di BOP siap mundur, karena kehadiran BOP tidak membawa maslahat apapun untuk kemerdekaan Palestina.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap akan mendesak Indonesia mundur dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian jika tidak berpengaruh terhadap kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan akan keluar jika keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace tidak memberi pengaruh apapun dalam beberapa waktu ke depan.

“Kita lihat dulu beberapa waktu ke depan, apakah memang ada perubahan dari masuknya Indonesia. Ya kita minta mundur kalau tidak berpengaruh. Kalau bisa berpengaruh, namun ketika memang tidak bisa melakukan perubahan, Pak Presiden sudah janji mau keluar,” tandas Buya Amirsyah.

Lebih lanjut Sekjen MUI menyampaikan, Presiden Prabowo turut menegaskan bahwa Prabowo akan absen dan abstain jika kegiatan Board of Peace tidak sesuai dengan konstitusi.

Artikel Sekjen MUI : Indonesia Dukung Penuh Kemerdekaan Palestina Lewat BOP Jika Berpengaruh pertama kali tampil pada Muslim Network.

Jakarta, muslim network – Beredar kabar Presiden RI Prabowo Subianto mengundang Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).

Kabar ini dibenarkan langsung oleh Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan yang juga turut diundang Presiden Prabowo kepada muslim network., Selasa (3/2/26).

Menurut Sekjen MUI, undangan tersebut untuk 64 tokoh pimpinan ormas Islam dan pengasuh pondok pesantren. “InsyaAllah yang hadir atas nama MUI dua. Ketua Umum KH Anwar Iskandar dan saya sendiri selaku Sekjen MUI,” ujar Buya Amirsyah Tambunan kepada muslim network.

Selain dirinya dan KH Anwar Iskandar ada tokoh MUI lainnya yang diundang, yakni Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah. Kemudiaan Ketua MUI Bidang Ukhuwah KH Zaitun Rasmin sebagai Ketua Umum Wahdah Islamiyah.

Buya Sekjen MUI itu memperkirakan pertemuan tersebut akan membahas mengenai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BOP). Selaku perwakilan MUI dirinya memberikan apresiasi dengan sikap Prabowo yang mau mengundang 64 tokoh Islam ini.

MUI menilai pertemuan ini sangat strategis untuk membangun komunikasi terkait persoalan Board of Peace. Apabila komunikasi tidak dibangun, dikhawatirkan pro dan kontra akan akan berlanjut.

“Pertemuan ini bagus sekali. Presiden akan mendengarkan masukan yang akan diberikan oleh para tokoh ulama yang mewakili umat IsIam, termasuk tokoh MUI. Harapannya pertemuan ini menghasilkan konstruktif untuk kepentingan nasional maupun kepentingan kemerdekaan Palestina,” ujarnya.

Dia mengingatkan Indonesia memiliki dua misi untuk kemerdekaan Palestina dan menghapus penjajahan sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. Dia menegaskan dua misi ini jangan sampai dilupakan.

Sebelumnya beredar kabar undangan Presiden Prabowo pada Senin 2 Febuari 2026 mengenai daftar pejabat yang diundang pada acara silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan pimpinan Ormas Islam.

Dalam daftar nama tersebut juga terdapat undangan untuk 5 orang menteri yang akan mendampingi Presiden Prabowo bertemu dengan pimpinan Ormas Islam.

Artikel Diundang Presiden Prabowo Soal BOP, Sekjen MUI : Penting untuk Komunikasi Serta Serap Aspirasi Ulama dan Umat Islam pertama kali tampil pada Muslim Network.

Jakarta, muslim network – Jelang Presiden RI Prabowo Subianto mengundang 64 tokoh pimpinan ormas Islam dan pengasuh pondok pesantren di istana yang salah satu pembahasannya adalah mengenai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace. Tokoh nasional bidang sosial, keagamaan dan kemasyarakatan yang juga Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas angkat bicara.

Buya Anwar Abbas sampaikan bahwa Donald Trump tidak hanya seorang politisi tapi juga pengusaha. Kekayaannya di Oktober 2024 sekitar US $ 6,6 milyar atau Rp. 111 triliun dengan kurs Rp.16.800. Banyak sekali lapangan bisnis yang diterjuni Trump mulai dari properti, kontruksi, hotel, lapangan golf, model, kecantikan, hiburan, parfum, kripto, media dan lisensi serta teknologi.

Sejak dia menjadi Presiden memang usaha-usaha tersebut dikelola oleh anak-anaknya Donald Jr dan Eric Trump. Tapi itu bukan berarti Trump tidak lagi memikirkan perusahaan-perusahaannya.

Menurut Buya Anwar, otaknya dan naluri bisnisnya tetap saja jalan. Dalam kasus penculikan Maduro Presiden Venezuela misalnya jelas tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan masalah bisnis minyak dimana Donald Trump menginginkan supaya Amerika tetap menguasai bisnis minyak dunia dan Venezuela memiliki potensi minyak yang luar biasa sementara Maduro tidak mau menjual minyaknya kepada Amerika dia dan lebih senang berhubungan dengan China.

Begitu juga dengan Iran. Trump ingin Iran ikut dengan amerika tapi Iran lebih senang menjual minyaknya kepada China padahal China adalah salah satu negara yang diyakini dunia akan bisa mengalahkan ekonomi Amerika.

Walaupun hari ini Amerika masih memimpin ekonomi global dengan PDB tahun 2025 di atas $30,6 triliun USD dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 menurut perkiraan OECD sekitar 1,6 persen ( menurun dari 2,8 persen di 2024).

Sementara China pada tahun 2025 berada pada posisi terbesar kedua ekonominya dengan PDB mencapai sekitar $19,2 – $19,4 triliun USD dengan pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. maka pada waktunya tentu tidak mustahil ekonomi amerika akan disalip oleh China.

PricewaterhouseCoopers (PwC), memproyeksikan China akan mengalahkan Amerika Serikat dan menjadi ekonomi terbesar di dunia (berdasarkan PDB pada nilai tukar pasar/market exchange rates) sebelum tahun 2030. Bahkan pada tahun 2050, menurut PWC China akan tetap mengukuhkan dirinya menjadi no 1 ekonominya di dunia diikuti oleh India dan AS.

Maukah Amerika Serikat tergeser ekonominya ke no 2 apalagi ke no 3 dunia ? Tentu saja tidak. Untuk itulah Trump dengan kekuasaan yang dimilikinya berusaha menciptakan peluang-peluang baru bagi negaranya dan perusahaannya.

“Pembangunan kembali Gaza jelas tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan rencana Trump untuk memperkuat ekonomi negaranya dan perusahaannya,” tandas Buya pada, Selasa (3/2/26)

Jadi jika Trump berhasil menghimpun dana gratis dari negara-negara anggota dewan perdamaian Gaza tentu pembangun Gaza akan berjalan dengan lancar.

Tetapi pertanyaannya siapakah yang akan untung dan diuntungkan dengan program tersebut ? “Tentu adalah perusahaan properti Amerika Serikat termasuk di dalamnya perusahaan milik Trump sendiri sementara negara-negara anggota, cukup hanya sebagai penyumbang dan sedikit mendapat pujian dari Trump,” pungkasnya.

Artikel Jelang Pertemuan Prabowo dengan Ulama dan Ormas Islam, Anwar Abbas Pesankan dan Ingatkan Soal Ini pertama kali tampil pada Muslim Network.