Tapi pertanyaannya apakah Prabowo akan bisa melaksanakannya ? Inilah salah satu pertanyaan yang sulit menjawabnya karena praktek korupsi di negeri ini sudah seperti menjadi budaya sehingga jelas tidak mudah memberantasnya,” ujar Buya Anwar Abbas kepada Muslim Network pada Senin, (9/2/26).

Apalagi menurut Buya Anwar Abbas, para penegak hukumnya kurang mendukung dan belum lagi tegak lurus dengan misi mulia tersebut.

“Sehingga akibatnya usaha pemberantasan korupsi menjadi masalah yang tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas. Mengapa hal itu bisa terjadi ? Ada beberapa sebab yang melatar belakanginya,” tandas Buya yang juga seorang Wakil Ketua Umum MUI.

Yang pertama menurut Buya adalah sistem hukum yang ada itu masih sangat lemah sehingga membuat para penegak hukum tidak berani mengambil tindakan karena tidak yakin tindakannya akan berhasil.

Kedua, si penegak hukum mungkin pernah menerima suap atau terlibat dalam praktek korupsi sehingga mereka takut kasusnya dibongkar. Agar praktek buruk yang mereka lakukan tidak mencuat kepermukaan maka mereka lebih memilih bersikap biasa-biasa saja dalam menyelesaikan kasus korupsi yang ada.

“Selanjutnya, adanya intimidasi dan ancaman dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan dan pengaruh sehingga mereka tidak berani mengambil tindakan,” tambah Buya Anwar Abbas.

Keempat menurut dirinya, lemahnya perlindungan hukum dari pemerintah atau lembaga terkait sehingga mereka menjadi tidak berani membuat tindakan yang beresiko besar terhadap diri mereka sendiri.

Kelima, adanya tekanan dari kelompok tertentu yang mampu mempengaruhi jalannya penegakan hukum sehingga mereka tidak berani menegakkan hukum yang berbeda dengan kepentingan dari pihak atau kelompok tersebut

Keenam, adanya budaya yang tidak mendukung bagi tegaknya penegakan hukum yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

Ketujuh, tidak adanya kepercayaan diri dari para penegak hukum bahwa mereka sanggup melakukan perubahan.

Kedelapan, tidak tersedianya sumberdaya yang cukup bagi penegakan hukum seperti menyangkut masalah dana, personil dan teknologi untuk melakukan penyelidikan dan membuat usaha penegakan hukum menjadi lebih efektif.

Untuk itu menurut Buya, jika Prabowo ingin program pemberantasan korupsinya berjalan dengan baik dan lancar maka Prabowo dan kita semua harus mampu :

Pertama, menciptakan satu sistem hukum yang lebih efektif sehingga para penegak hukum memiliki keberanian untuk menegakkan hukum sebagaimana mestinya.

Kedua, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum secara lebih bersungguh-sungguh.

Ketiga, menumbuhkan budaya anti korupsi secara massiv di tengah-tengah masyarakat dan dalam kehidupan sehari-hari di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Kelima, menghukum para pihak yang mengintimidasi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Keenam, menghukum para pelaku korupsi dengan hukuman yang seberat-beratnya.

Ketujuh, meningkatkan kepercayaan diri dan kapasitas para penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Jadi kesimpulannya menurut Buya Anwar, persoalan pemberantasan korupsi di negeri ini bila dilakukan dengan cara-cara yang ada selama ini maka rasanya akan sangat sulit untuk bisa dicapai.

“Oleh karena itu usaha pemberantasan korupsi harus diusahakan menjadi usaha bersama dimana kita benar-benar dituntut untuk mampu membenahi sistem yang ada berikut dengan perangkat peraturan dan sumberdaya yang terkait dengannya,” tandasnya.

Tanpa itu maka tekad keinginan Prabowo dan keinginan kita untuk membersihkan negeri ini dari para koruptor tentu akan mengalami kegagalan apalagi para koruptor tersebut tentu juga tidak akan tinggal diam bahkan tidak mustahil dengan kekuatan finansial dan pengaruh yang mereka miliki melakukan serangan balik dan menggembosi tekad dan tujuan dari Prabowo.

Bila itu yang terjadi maka hal demikian tentu tidak kita inginkan. “Maka jika masyarakat dan rakyat ingin berubah ke arah yang lebih baik maka tidak dapat tidak rakyat jangan hanya jadi penonton tapi harus secara bersama-sama dengan Presiden Prabowo mengibarkan bendera perang dengan para koruptor karena akibat ulah merekalah keinginan kita untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat di negeri ini tidak pernah bisa kunjung terwujud,” pungkasnya.

Artikel Tekad Prabowo Dalam Pemberantasan Korupsi dan Dukungan Rakyat pertama kali tampil pada Muslim Network.

Hal ini disampaikan Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid kepada MUI Digital seusai acara pengukuhan pengurus MUI periode 2025-2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

“Kami sebagai kekuatan umat Islam, kami menyambut baik ide dan gagasan ini,” kata Nusron Wahid yang juga Ketua Panitia acara Pengukuhan Pengurus MUI periode 2025-2030 yang dirangkaikan dengan acara Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa.

Acara ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kabinet Merah Putih, hingga puluhan ribu jamaah yang memadati Masjid Istiqlal Jakarta.

Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan tengah menyiapkan lahan kurang lebih 4.000 meter di Bundaran HI, Jakarta Pusat, untuk pembangunan Gedung MUI baru.

“Menurut konfirmasi dan design yang disusun Menteri Agama itu 40 lantai. Tapi itu kan nanti dibagi-bagi ada ormas, MUI, ada BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia, BPKH, ada Dewan Masjid Indonesia,” kata Nusron.

Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN ini mengungkapkan, gedung tersebut dibangun untuk menkonsolidasikan kekuatan umat. Menurut dia, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam kalau diurus dengan baik akan membantu bangsa ini ke depan lebih baik.

“Soal anggaran lebih baik tanya kepada Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi) dan Menag (Menteri Agama KH Nasaruddin Umar),” ungkapnya.

Artikel MUI Sambut Baik Langkah Prabowo Siapkan 4 Ribu Meter untuk MUI dan Badan Umat Islam di Bundaran HI pertama kali tampil pada Muslim Network.

Prabowo mengatakan bahwa momen penggukuhan MUI menjadi momentum berkumpulnya para ulama dan umaro (pemerintah). Keduanya memilik peran penting dalam perkembangan bangsa.

“Saya sungguh merasa bahagia dan berbesar hati. Hari ini adalah lambang dari bersatunya Ulama dan umaro. Jika Ulama dan Umaro bersatu insyaallah kita akan menjadi bangsa yang besar,” ungkapnya, Sabtu (7/2/26) di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa pengukuhan MUI adalah momentum yang istimewa.

“Ini adalah acara yang istimewa, pengukuhan diselenggarakan di Masjid Istiqlal, Masjid terbesar umat Islam di Indonesia, dan lambang persatuan bangsa yang berdaulat, penuh keberkahan,”ucap Prabowo.

Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia hingga saat ini menjadi contoh bagi berbagai negara di dunia ini dalam persatuan umat yang damai.

“Kita saat ini menjadi contoh dunia sebagai umat Islam yang sejuk, yang tidak menyebarkan kebencian, hang tkdak takut menegakkan keadilan,” ungkapnya.

Melalui pengukuhan Majelis Ulama Indonesia yang dikemas dengan pembacaan doa bersama puluhan ribu jamaah, serta mengusung tema ‘Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa’ menjadi salah satu upaya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia saat ini.

“Tema ini menjawab masalah dari keselamatan bangsa. Kalau kita bersatu, kita hilangkan perbedaan dalam diri kita, kita hilangkan rasa benci, maka kita akan menjadi bangsa yang besar,” tuturnya.

“Mari kita bersatu dalam munajat, bersatu dalam keselamatan bangsa,” pungkasnya

Artikel Presiden Prabowo Subianto: Pengukuhan Pengurus MUI 2025-2030 Momen Bersatunya Ulama dan Umaro pertama kali tampil pada Muslim Network.

Terkesan mereka-mereka yang hadir tersebut cukup senang dan puas dengan sikap yang diperlihatkan Presiden Prabowo.

Hal ini menurut Buya tentu sangat menggembirakan hati karena sekat komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin yang selama ini dirasakan cukup sulit untuk ditembus sekarang sudah terbuka.

Tetapi pertanyaannya kemudian menurut Buya, apakah dalam pertemuan tersebut telah terjadi dialog yang benar-benar serius menyangkut berbagai masalah penting yang dihadapi bangsa dan negeri ini saat ini dan kedepannya kita tidak tahu.

“Yang kita tahu saat ini kita sebagai bangsa menghadapi banyak masalah yang harus dicarikan solusinya seperti masalah kesenjangan sosial ekonomi, penguasaan lahan pertanian dan lahan pertambangan, masalah dana dan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan, masalah korupsi yang semakin menggila dari atas sampai ke bawah baik di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif,” urai Buya Anwar Abbas pada Sabtu (7/2/26) kepada media.

Termasuk masalah mentalitas dari para penegak hukum yang menyedihkan, masalah makan bergizi gratis (MBG) yang menguras banyak dana APBN, masalah penanganan bencana alam seperti yang terjadi di aceh, sumatera utara, sumatera barat, jawa barat dan lain-lain daerah.

Juga menyangkut masalah luar negeri seperti masalah rakyat palestina yang masih dijajah dan ketidak setujuan israel berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, masuknya Indonesia ke dalam dewan perdamaian Gaza yang diketuai oleh Donald Trump Presiden Amerika serikat pendukung berat netanyahu, penculikan Maduro Presiden Venezuela oleh Donald Trump,

Serta ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat serta munculnya kolonialisme gaya baru yang berlangsung lewat tekanan ekonomi dan politik serta teknologi yang super canggih.

“Oleh karena itu mengingat banyaknya masalah maka kepemimpinan Prabowo dalam mengatasi semua persoalan tersebut tentu jelas sangat diharapkan. Pertanyaannya apakah prabowo akan mampu memenuhi semua harapan tersebut ?,” tandasnya.

Insya Allah menurut Buya, bisa asal Prabowo didukung oleh para Menteri dan para pembantunya yang lain yang mumpuni yang memiliki mentalitas negarawan dan kemampuan yang tinggi. Apakah Prabowo sudah punya para pembantu yang seperti itu ?.

Jawabnya sudah, tapi jumlahnya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Untuk itu bagi kesuksesan misi tersebut Prabowo jelas-jelas sangat dituntut untuk berani membenahi para pembantunya sebab jika tidak maka seperti kata peribahasa barang siapa menebar angin maka dia yang akan menuai badai.

“Dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi karena yang rugi dalam hal ini tidak hanya Prabowo tapi juga bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini,” pungkasnya.

Artikel Mulai Terbukanya Pintu Komunikasi dengan Presiden dan Persoalan Bangsa yang Menunggu Diselesaikan pertama kali tampil pada Muslim Network.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI. Dalam pertemuan tersebut Presiden membahas dinamika dan arah politik luar negeri Indonesia di tengah situasi global yang terus berkembang.

Prabowo menegaskan bahwa diplomasi luar negeri Indonesia harus menghasilkan capaian yang konkret dan memberi manfaat langsung bagi kepentingan nasional. Ia memaparkan sejumlah capaian strategis yang berhasil diraih Indonesia dalam satu tahun terakhir. Salah satunya adalah bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi dunia.

“Indonesia kini bergabung dengan BRICS, bersama negara-negara besar seperti Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India. Ini membuka peluang ekonomi dan kerja sama strategis yang sangat luas bagi Indonesia,” jelas Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Selain itu, Presiden menyebut keberhasilan Indonesia memperoleh tarif dagang nol persen untuk ekspor ke 27 negara Uni Eropa sebagai capaian penting diplomasi ekonomi. “Kita berhasil mendapatkan tarif 0 persen ke 27 negara Uni Eropa,” sambung Prabowo.

Ia juga menyinggung untuk pertama kalinya soal kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi yang akan menjadi fasilitas khusus bagi jamaah haji Indonesia.

Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace

Terkait isu Palestina, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa keanggotaan forum tersebut bersifat tidak tetap dan Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri.

“Indonesia ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina. Setelah itu, kita melihat konflik dan jumlah korban menurun secara signifikan,” ujarnya.

Menanggapi isu kontribusi dana sebesar USD 1 miliar, Presiden Prabowo meluruskan bahwa dana tersebut merupakan dana rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib. “Dana satu miliar dolar itu adalah untuk rekonstruksi Gaza dan tidak wajib. Negara anggota boleh membayar atau tidak,” jelasnya.

Saat ini, Indonesia bergabung bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya, yaitu Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.

Presiden menjelaskan mekanisme keanggotaan dalam forum tersebut. “Kalau membayar, statusnya menjadi anggota tetap. Kalau tidak membayar, keanggotaannya berlaku tiga tahun. Sampai hari ini, Indonesia belum membayar,” terangnya.

Terakhir, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan langkah konkret untuk berperan langsung dalam mengurai konflik di Palestina.
“Kita tidak ingin hanya hadir di konferensi, rapat, atau diskusi. Indonesia ingin terlibat langsung,” pungkas Presiden Prabowo.

Diketahui, dalam pertemuan ini hadir diantaranya, Retno Marsudi, Yusuf Wanandi, Pahala Mansury, Alwi Shihab, Nurul Arifin, dan Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono.

Artikel Presiden Prabowo Tegaskan Keikutsertaan RI dalam Board of Peace Tidak Mengikat pertama kali tampil pada Muslim Network.

Jakarta, muslim network – Usai pertemuan Presiden Prabowo dengan para Ulama dan Ormas Islam di Istana, Jakarta, Selasa (3/2/2026) Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan memberikan keterangan dihadapan para wartawan yang hadir.

“Sikap MUI tetap dari awal adalah mendukung penuh kemerdekaan Palestina karena itu adalah amanat konstitusi yang harus kita jaga. Saat ini jalannya kita tempuh melalui keikutsertaan Indonesia di BOP,” ujar Buya Amirsyah Tambunan kepada muslim network.

Sebaliknya menurut Sekjen MUI jika tidak terwujud kemerdekaan Palestina, maka keanggotaan Indonesia di BOP siap mundur, karena kehadiran BOP tidak membawa maslahat apapun untuk kemerdekaan Palestina.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap akan mendesak Indonesia mundur dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian jika tidak berpengaruh terhadap kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan akan keluar jika keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace tidak memberi pengaruh apapun dalam beberapa waktu ke depan.

“Kita lihat dulu beberapa waktu ke depan, apakah memang ada perubahan dari masuknya Indonesia. Ya kita minta mundur kalau tidak berpengaruh. Kalau bisa berpengaruh, namun ketika memang tidak bisa melakukan perubahan, Pak Presiden sudah janji mau keluar,” tandas Buya Amirsyah.

Lebih lanjut Sekjen MUI menyampaikan, Presiden Prabowo turut menegaskan bahwa Prabowo akan absen dan abstain jika kegiatan Board of Peace tidak sesuai dengan konstitusi.

Artikel Sekjen MUI : Indonesia Dukung Penuh Kemerdekaan Palestina Lewat BOP Jika Berpengaruh pertama kali tampil pada Muslim Network.

Jakarta, muslim network – Beredar kabar Presiden RI Prabowo Subianto mengundang Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).

Kabar ini dibenarkan langsung oleh Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan yang juga turut diundang Presiden Prabowo kepada muslim network., Selasa (3/2/26).

Menurut Sekjen MUI, undangan tersebut untuk 64 tokoh pimpinan ormas Islam dan pengasuh pondok pesantren. “InsyaAllah yang hadir atas nama MUI dua. Ketua Umum KH Anwar Iskandar dan saya sendiri selaku Sekjen MUI,” ujar Buya Amirsyah Tambunan kepada muslim network.

Selain dirinya dan KH Anwar Iskandar ada tokoh MUI lainnya yang diundang, yakni Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah. Kemudiaan Ketua MUI Bidang Ukhuwah KH Zaitun Rasmin sebagai Ketua Umum Wahdah Islamiyah.

Buya Sekjen MUI itu memperkirakan pertemuan tersebut akan membahas mengenai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BOP). Selaku perwakilan MUI dirinya memberikan apresiasi dengan sikap Prabowo yang mau mengundang 64 tokoh Islam ini.

MUI menilai pertemuan ini sangat strategis untuk membangun komunikasi terkait persoalan Board of Peace. Apabila komunikasi tidak dibangun, dikhawatirkan pro dan kontra akan akan berlanjut.

“Pertemuan ini bagus sekali. Presiden akan mendengarkan masukan yang akan diberikan oleh para tokoh ulama yang mewakili umat IsIam, termasuk tokoh MUI. Harapannya pertemuan ini menghasilkan konstruktif untuk kepentingan nasional maupun kepentingan kemerdekaan Palestina,” ujarnya.

Dia mengingatkan Indonesia memiliki dua misi untuk kemerdekaan Palestina dan menghapus penjajahan sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. Dia menegaskan dua misi ini jangan sampai dilupakan.

Sebelumnya beredar kabar undangan Presiden Prabowo pada Senin 2 Febuari 2026 mengenai daftar pejabat yang diundang pada acara silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan pimpinan Ormas Islam.

Dalam daftar nama tersebut juga terdapat undangan untuk 5 orang menteri yang akan mendampingi Presiden Prabowo bertemu dengan pimpinan Ormas Islam.

Artikel Diundang Presiden Prabowo Soal BOP, Sekjen MUI : Penting untuk Komunikasi Serta Serap Aspirasi Ulama dan Umat Islam pertama kali tampil pada Muslim Network.

Jakarta, muslim network – Jelang Presiden RI Prabowo Subianto mengundang 64 tokoh pimpinan ormas Islam dan pengasuh pondok pesantren di istana yang salah satu pembahasannya adalah mengenai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace. Tokoh nasional bidang sosial, keagamaan dan kemasyarakatan yang juga Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas angkat bicara.

Buya Anwar Abbas sampaikan bahwa Donald Trump tidak hanya seorang politisi tapi juga pengusaha. Kekayaannya di Oktober 2024 sekitar US $ 6,6 milyar atau Rp. 111 triliun dengan kurs Rp.16.800. Banyak sekali lapangan bisnis yang diterjuni Trump mulai dari properti, kontruksi, hotel, lapangan golf, model, kecantikan, hiburan, parfum, kripto, media dan lisensi serta teknologi.

Sejak dia menjadi Presiden memang usaha-usaha tersebut dikelola oleh anak-anaknya Donald Jr dan Eric Trump. Tapi itu bukan berarti Trump tidak lagi memikirkan perusahaan-perusahaannya.

Menurut Buya Anwar, otaknya dan naluri bisnisnya tetap saja jalan. Dalam kasus penculikan Maduro Presiden Venezuela misalnya jelas tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan masalah bisnis minyak dimana Donald Trump menginginkan supaya Amerika tetap menguasai bisnis minyak dunia dan Venezuela memiliki potensi minyak yang luar biasa sementara Maduro tidak mau menjual minyaknya kepada Amerika dia dan lebih senang berhubungan dengan China.

Begitu juga dengan Iran. Trump ingin Iran ikut dengan amerika tapi Iran lebih senang menjual minyaknya kepada China padahal China adalah salah satu negara yang diyakini dunia akan bisa mengalahkan ekonomi Amerika.

Walaupun hari ini Amerika masih memimpin ekonomi global dengan PDB tahun 2025 di atas $30,6 triliun USD dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 menurut perkiraan OECD sekitar 1,6 persen ( menurun dari 2,8 persen di 2024).

Sementara China pada tahun 2025 berada pada posisi terbesar kedua ekonominya dengan PDB mencapai sekitar $19,2 – $19,4 triliun USD dengan pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. maka pada waktunya tentu tidak mustahil ekonomi amerika akan disalip oleh China.

PricewaterhouseCoopers (PwC), memproyeksikan China akan mengalahkan Amerika Serikat dan menjadi ekonomi terbesar di dunia (berdasarkan PDB pada nilai tukar pasar/market exchange rates) sebelum tahun 2030. Bahkan pada tahun 2050, menurut PWC China akan tetap mengukuhkan dirinya menjadi no 1 ekonominya di dunia diikuti oleh India dan AS.

Maukah Amerika Serikat tergeser ekonominya ke no 2 apalagi ke no 3 dunia ? Tentu saja tidak. Untuk itulah Trump dengan kekuasaan yang dimilikinya berusaha menciptakan peluang-peluang baru bagi negaranya dan perusahaannya.

“Pembangunan kembali Gaza jelas tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan rencana Trump untuk memperkuat ekonomi negaranya dan perusahaannya,” tandas Buya pada, Selasa (3/2/26)

Jadi jika Trump berhasil menghimpun dana gratis dari negara-negara anggota dewan perdamaian Gaza tentu pembangun Gaza akan berjalan dengan lancar.

Tetapi pertanyaannya siapakah yang akan untung dan diuntungkan dengan program tersebut ? “Tentu adalah perusahaan properti Amerika Serikat termasuk di dalamnya perusahaan milik Trump sendiri sementara negara-negara anggota, cukup hanya sebagai penyumbang dan sedikit mendapat pujian dari Trump,” pungkasnya.

Artikel Jelang Pertemuan Prabowo dengan Ulama dan Ormas Islam, Anwar Abbas Pesankan dan Ingatkan Soal Ini pertama kali tampil pada Muslim Network.

Hal itu disampaikan tokoh bangsa, Anwar Abbas yang menyampaikan harapannya agar pertemuan tersebut bisa membuat langkah-langkah yang lebih baik bagi perkembangan bangsa dan negara kedepannya.

“Memang kita tahu dan sadar bahwa yang namanya perbedaan pendapat itu sudah alamiah apalagi adanya ketidak samaan informasi, kepentingan dan sudut pandang yang kita miliki,” ujar Buya Anwar Abbas, pada Senin (2/2/26).

Tetapi meskipun menurut Wakil Ketua Umum MUI itu, walau demikian kita jangan membiarkan perbedaan itu bergentayangan sedemikian rupa sehingga melahirkan isu dan masalah yang akan bisa menggangu perjalanan bangsa ini kedepannya.

Masih menurut Buya, disinilah kita gembira mendengar penjelasan Said Didu yang mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut semua peserta sepakat bahwa untuk membuat negeri ini bisa keluar dari masalah maka kita harus bisa mengembalikan kedaulatan negara sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi karena memang dalam beberapa dekade terakhir peran negara tampak telah dikebiri sehingga peran negara yang seharusnya melindungi dan mensejahterakan rakyat tidak dapat berjalan dengan baik.

“Hal itu terlihat dengan jelas dari banyaknya kebijakan yang dibuat oleh negara yang lebih berpihak kepada segelintir orang saja. Hal tersebut tentu tidak kita inginkan karena jelas-jelas tidak sesuai jiwa dan semangatnya dengan amanat konstitusi terutama pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” tandas Buya Anwar Abbas

Masih menurut tokoh ekonomi, sosial kemasyarakatan itu, sementara yang kita lihat sehari-hari yang namanya kesejahteraan dan kemakmuran itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, sementara rakyat banyak hanya dapat remah-remahnya saja.

“Hal itu bisa terjadi karena para pemilik kapital tidak lagi hanya menguasai ekonomi saja tapi juga politik sehingga banyak kebijakan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah lebih banyak hanya menguntungkan para pemilik kapital,” tandasnya.

Keadaan ini menurut Buya tampak sudah sama-sama disadari oleh Prabowo dan para tokoh dalam pertemuan tersebut sehingga untuk memulihkan situasi ke arah yang lebih dinginkan mereka tampak telah bersepakat untuk berusaha bagi mengembalikan kedaulatan negara sesuai dengan amanat konstitusi karena hal inilah selama ini yang sudah tercoreng dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Bila itu bisa kita lakukan maka yang namanya keadilan, kesejahteraan dan sebesar-besar kemakmuran rakyat tentu akan bisa kita wujudkan,” pungkasnya.

Artikel Anwar Abbas Soroti Pertemuan Prabowo dan Beberapa Tokoh-tokoh Kritis Soal Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara pertama kali tampil pada Muslim Network.