Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI. Dalam pertemuan tersebut Presiden membahas dinamika dan arah politik luar negeri Indonesia di tengah situasi global yang terus berkembang.

Prabowo menegaskan bahwa diplomasi luar negeri Indonesia harus menghasilkan capaian yang konkret dan memberi manfaat langsung bagi kepentingan nasional. Ia memaparkan sejumlah capaian strategis yang berhasil diraih Indonesia dalam satu tahun terakhir. Salah satunya adalah bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi dunia.

“Indonesia kini bergabung dengan BRICS, bersama negara-negara besar seperti Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India. Ini membuka peluang ekonomi dan kerja sama strategis yang sangat luas bagi Indonesia,” jelas Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Selain itu, Presiden menyebut keberhasilan Indonesia memperoleh tarif dagang nol persen untuk ekspor ke 27 negara Uni Eropa sebagai capaian penting diplomasi ekonomi. “Kita berhasil mendapatkan tarif 0 persen ke 27 negara Uni Eropa,” sambung Prabowo.

Ia juga menyinggung untuk pertama kalinya soal kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi yang akan menjadi fasilitas khusus bagi jamaah haji Indonesia.

Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace

Terkait isu Palestina, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa keanggotaan forum tersebut bersifat tidak tetap dan Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri.

“Indonesia ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina. Setelah itu, kita melihat konflik dan jumlah korban menurun secara signifikan,” ujarnya.

Menanggapi isu kontribusi dana sebesar USD 1 miliar, Presiden Prabowo meluruskan bahwa dana tersebut merupakan dana rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib. “Dana satu miliar dolar itu adalah untuk rekonstruksi Gaza dan tidak wajib. Negara anggota boleh membayar atau tidak,” jelasnya.

Saat ini, Indonesia bergabung bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya, yaitu Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.

Presiden menjelaskan mekanisme keanggotaan dalam forum tersebut. “Kalau membayar, statusnya menjadi anggota tetap. Kalau tidak membayar, keanggotaannya berlaku tiga tahun. Sampai hari ini, Indonesia belum membayar,” terangnya.

Terakhir, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan langkah konkret untuk berperan langsung dalam mengurai konflik di Palestina.
“Kita tidak ingin hanya hadir di konferensi, rapat, atau diskusi. Indonesia ingin terlibat langsung,” pungkas Presiden Prabowo.

Diketahui, dalam pertemuan ini hadir diantaranya, Retno Marsudi, Yusuf Wanandi, Pahala Mansury, Alwi Shihab, Nurul Arifin, dan Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono.

Artikel Presiden Prabowo Tegaskan Keikutsertaan RI dalam Board of Peace Tidak Mengikat pertama kali tampil pada Muslim Network.

Hal ini untuk memastikan bahwa bergabungnya Indonesia dalam forum Board of Peace tidak sekadar menjamin keamanan Israel, tetapi juga menjamin tidak akan ada lagi penjajahan Israel terhadap Palestina.

Setelah bertemu Presiden Prabowo pada pertemuan Silaturrahim dengan Pimpinan sejumlah Ormas Islam pada Selasa (3/2/2026) di Istana Negara, Jakarta, MUI tetap konsisten mendesak pemerintah untuk menegaskan jaminan kemerdekaan Palestina dalam Board of Peace.

Hal itu jelas tertuang dalam Taushiyah Majelis Ulama Indonesia perihal Kebijakan Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI, Buya H Amirsyah Tambunan dalam sebuah surat edaran bertanggal 3 Februari 2026.

Tidak hanya itu, MUI juga meminta pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina dipastikan tidak dijadikan alat pemukul Hamas dan perjuangan pro Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel.

Hal ini untuk memastikan adanya prinsip solusi dua negara (two state solution) yang harus menjadi subjek dan tujuan prinsip Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace.

Terhadap kebijakan pemerintah Indonesia tersebut, MUI menyampaikan enam poin sebagai sikap tegas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace:

1. Pemerintah Indonesia meminta Board of Peace untuk mendesak Israel segera mengakui Palestina sebagai Negera merdeka dan berdaulat

2. Pemerintah Indonesia harus menjamin dengan penuh integritas bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace harus menjamin tidak akan ada lagi penjajahan Israel terhadap Palestina dan kejahatan perang yang menimpa Palestina

3. Prinsip Solusi Dua Negara (Two State Solution) harus menjadi subjek dan tujuan prinsip Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace demi terwujudnya perdamaian yang hakiki dan konsisten

4. Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan dengan tegas perihal perwakilan atau keterlibatan Palestina di dalam Board of Peace

5. Kontribusi bantuan Indonesia dalam upaya perdamaian Palestina berupa pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina jangan sampai menuju pada kondisi dimana pasukan TNI akan dijadikan alat pemukul Hamas dan perjuangan pro Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel dengan berlindung di balik legitimasi Board of Peace (BoP)

6. Pemerintah Indonesia di tuntut terus konsisten dengan politik luar negeri Bebas Aktif dengan tetap berpegang teguh kepada komitmen kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat.

Artikel 6 Tausiyah MUI Merespons Bergabungnya RI dalam Board Of Peace   pertama kali tampil pada Muslim Network.

Jakarta, muslim network – Usai pertemuan Presiden Prabowo dengan para Ulama dan Ormas Islam di Istana, Jakarta, Selasa (3/2/2026) Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan memberikan keterangan dihadapan para wartawan yang hadir.

“Sikap MUI tetap dari awal adalah mendukung penuh kemerdekaan Palestina karena itu adalah amanat konstitusi yang harus kita jaga. Saat ini jalannya kita tempuh melalui keikutsertaan Indonesia di BOP,” ujar Buya Amirsyah Tambunan kepada muslim network.

Sebaliknya menurut Sekjen MUI jika tidak terwujud kemerdekaan Palestina, maka keanggotaan Indonesia di BOP siap mundur, karena kehadiran BOP tidak membawa maslahat apapun untuk kemerdekaan Palestina.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap akan mendesak Indonesia mundur dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian jika tidak berpengaruh terhadap kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan akan keluar jika keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace tidak memberi pengaruh apapun dalam beberapa waktu ke depan.

“Kita lihat dulu beberapa waktu ke depan, apakah memang ada perubahan dari masuknya Indonesia. Ya kita minta mundur kalau tidak berpengaruh. Kalau bisa berpengaruh, namun ketika memang tidak bisa melakukan perubahan, Pak Presiden sudah janji mau keluar,” tandas Buya Amirsyah.

Lebih lanjut Sekjen MUI menyampaikan, Presiden Prabowo turut menegaskan bahwa Prabowo akan absen dan abstain jika kegiatan Board of Peace tidak sesuai dengan konstitusi.

Artikel Sekjen MUI : Indonesia Dukung Penuh Kemerdekaan Palestina Lewat BOP Jika Berpengaruh pertama kali tampil pada Muslim Network.