“Ya kita mendorong sih, temen-temen OJK maju. Maksudnya, ini ya, pejabat-pejabat Deputi Komisioner (OJK), silakan maju,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki kepada media usai Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Saat ditanya lebih lanjut terkait peluang maju mendaftarkan diri sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, Kiki langsung menepis karena saat ini masih berstatus ADK OJK.

“(Peluang maju) haduh, kan sudah ADK,” singkatnya sambil berlalu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon pengganti ADK OJK melalui Keputusan Presiden RI Nomor 16/P Tahun 2026 pada 9 Februari 2026.

Adapun, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota bersama delapan anggota lainnya, yaitu Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi.

Pansel bekerja sigap dengan secara resmi membuka pendaftaran calon. Jabatan yang akan diisi adalah Ketua Dewan Komisioner OJK merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

Pengisian jabatan ini dilakukan dalam rangka menjamin keberlanjutan kepemimpinan, penguatan tata kelola, serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi OJK sebagai lembaga independen, kredibel, dan berintegritas dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan nasional.

Syarat Calon ADK OJK Baru

Calon ADK OJK harus memenuhi persyaratan umum, antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik.

Di samping itu, calon juga harus memenuhi syarat, ketentuan pendaftaran dan ketentuan khusus sesuai pengumuman pendaftaran Nomor PENG-1/PANSEL- DKOJK/2026 pada laman Kemenkeu dan Bank Indonesia.

Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman Seleksi DK OJK Kemenkeu mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB sampai 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

Selanjutnya, mekanisme seleksi dilakukan dalam empat tahap, terdiri dari Tahap I (Seleksi Administratif), Tahap II (Penilaian Masukan dari Masyarakat, Rekam Jejak, dan Makalah), Tahap III (Asesmen dan Pemeriksaan Kesehatan), dan Tahap IV (Afirmasi/Wawancara).

Pengumuman hasil seleksi akan diumumkan melalui laman Kemenkeu, Bank Indonesia, dan Seleksi DK OJK Kemenkeu. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat.

Panitia Seleksi mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memenuhi persyaratan untuk menjadi calon ADK OJK guna memperkuat peran OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Artikel Pjs Ketua Friderica Widyasari Dukung Pejabat OJK untuk Maju dan Naik Jadi ADK pertama kali tampil pada Muslim Network.

KH Anwar Iskandar menekankan bahwa MUI bukan milik kelompok, golongan, maupun pihak tertentu, melainkan milik seluruh umat Islam dan warga bangsa Indonesia. Karena itu, MUI pusat hingga daerah memiliki tanggung jawab untuk terus hadir membersamai pemerintah dalam memimpin dan mengarahkan kehidupan bangsa.

“MUI diamanahi untuk berkhidmat kepada umat dan bangsa, serta menjadi mitra pemerintah dalam menjaga kemaslahatan dan persatuan,” ujar KH Anwar Iskandar, saat memberikan sambutan dalam Bersatu dalam Munajat dan Pengukuhan Pengurus MUI di Masjid Istiqlal, pada Sabtu (7/2/2026) di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Ia juga mengajak umat Islam Indonesia untuk terus memperkuat ukhuwah Islamiyah yang bermuara pada penguatan ukhuwah wathaniyah. Menurutnya, persatuan dan stabilitas nasional merupakan modal utama agar bangsa Indonesia dapat menjadi lebih kuat dan mampu berbuat lebih banyak demi masa depan yang lebih baik.

KH Anwar Iskandar menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia merupakan keberhasilan seluruh umat Islam. Sebaliknya, kegagalan bangsa juga menjadi tanggung jawab bersama umat Islam sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Dalam konteks kepemimpinan nasional, umat Islam juga diajak untuk mendoakan para pemimpin negara, khususnya Presiden Republik Indonesia, yang memikul tanggung jawab berat di tengah berbagai tantangan nasional dan global. Doa dan dukungan umat dinilai penting agar para pemimpin diberi kekuatan lahir dan batin dalam memimpin bangsa.

Melalui sinergi antara ulama, umat, dan pemerintah, KH Anwar Iskandar berharap Indonesia dapat terus melangkah menuju kehidupan bangsa yang damai, bersatu, sejahtera, serta diridhai Allah SWT, sebagaimana cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Acara pengukuhan dan ta’aruf pengurus MUI periode 2025–2030 ini menjadi momentum penguatan komitmen MUI untuk terus menjaga ukhuwah, stabilitas, dan persatuan bangsa demi kemaslahatan umat dan masa depan Indonesia

Artikel Perkuat Ukhuwah dan Sinergi Kebangsaan, Ketua Umum MUI Tegaskan Peran sebagai Mitra Pemerintah pertama kali tampil pada Muslim Network.

Prabowo mengatakan bahwa momen penggukuhan MUI menjadi momentum berkumpulnya para ulama dan umaro (pemerintah). Keduanya memilik peran penting dalam perkembangan bangsa.

“Saya sungguh merasa bahagia dan berbesar hati. Hari ini adalah lambang dari bersatunya Ulama dan umaro. Jika Ulama dan Umaro bersatu insyaallah kita akan menjadi bangsa yang besar,” ungkapnya, Sabtu (7/2/26) di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa pengukuhan MUI adalah momentum yang istimewa.

“Ini adalah acara yang istimewa, pengukuhan diselenggarakan di Masjid Istiqlal, Masjid terbesar umat Islam di Indonesia, dan lambang persatuan bangsa yang berdaulat, penuh keberkahan,”ucap Prabowo.

Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia hingga saat ini menjadi contoh bagi berbagai negara di dunia ini dalam persatuan umat yang damai.

“Kita saat ini menjadi contoh dunia sebagai umat Islam yang sejuk, yang tidak menyebarkan kebencian, hang tkdak takut menegakkan keadilan,” ungkapnya.

Melalui pengukuhan Majelis Ulama Indonesia yang dikemas dengan pembacaan doa bersama puluhan ribu jamaah, serta mengusung tema ‘Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa’ menjadi salah satu upaya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia saat ini.

“Tema ini menjawab masalah dari keselamatan bangsa. Kalau kita bersatu, kita hilangkan perbedaan dalam diri kita, kita hilangkan rasa benci, maka kita akan menjadi bangsa yang besar,” tuturnya.

“Mari kita bersatu dalam munajat, bersatu dalam keselamatan bangsa,” pungkasnya

Artikel Presiden Prabowo Subianto: Pengukuhan Pengurus MUI 2025-2030 Momen Bersatunya Ulama dan Umaro pertama kali tampil pada Muslim Network.

Terkesan mereka-mereka yang hadir tersebut cukup senang dan puas dengan sikap yang diperlihatkan Presiden Prabowo.

Hal ini menurut Buya tentu sangat menggembirakan hati karena sekat komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin yang selama ini dirasakan cukup sulit untuk ditembus sekarang sudah terbuka.

Tetapi pertanyaannya kemudian menurut Buya, apakah dalam pertemuan tersebut telah terjadi dialog yang benar-benar serius menyangkut berbagai masalah penting yang dihadapi bangsa dan negeri ini saat ini dan kedepannya kita tidak tahu.

“Yang kita tahu saat ini kita sebagai bangsa menghadapi banyak masalah yang harus dicarikan solusinya seperti masalah kesenjangan sosial ekonomi, penguasaan lahan pertanian dan lahan pertambangan, masalah dana dan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan, masalah korupsi yang semakin menggila dari atas sampai ke bawah baik di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif,” urai Buya Anwar Abbas pada Sabtu (7/2/26) kepada media.

Termasuk masalah mentalitas dari para penegak hukum yang menyedihkan, masalah makan bergizi gratis (MBG) yang menguras banyak dana APBN, masalah penanganan bencana alam seperti yang terjadi di aceh, sumatera utara, sumatera barat, jawa barat dan lain-lain daerah.

Juga menyangkut masalah luar negeri seperti masalah rakyat palestina yang masih dijajah dan ketidak setujuan israel berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, masuknya Indonesia ke dalam dewan perdamaian Gaza yang diketuai oleh Donald Trump Presiden Amerika serikat pendukung berat netanyahu, penculikan Maduro Presiden Venezuela oleh Donald Trump,

Serta ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat serta munculnya kolonialisme gaya baru yang berlangsung lewat tekanan ekonomi dan politik serta teknologi yang super canggih.

“Oleh karena itu mengingat banyaknya masalah maka kepemimpinan Prabowo dalam mengatasi semua persoalan tersebut tentu jelas sangat diharapkan. Pertanyaannya apakah prabowo akan mampu memenuhi semua harapan tersebut ?,” tandasnya.

Insya Allah menurut Buya, bisa asal Prabowo didukung oleh para Menteri dan para pembantunya yang lain yang mumpuni yang memiliki mentalitas negarawan dan kemampuan yang tinggi. Apakah Prabowo sudah punya para pembantu yang seperti itu ?.

Jawabnya sudah, tapi jumlahnya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Untuk itu bagi kesuksesan misi tersebut Prabowo jelas-jelas sangat dituntut untuk berani membenahi para pembantunya sebab jika tidak maka seperti kata peribahasa barang siapa menebar angin maka dia yang akan menuai badai.

“Dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi karena yang rugi dalam hal ini tidak hanya Prabowo tapi juga bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini,” pungkasnya.

Artikel Mulai Terbukanya Pintu Komunikasi dengan Presiden dan Persoalan Bangsa yang Menunggu Diselesaikan pertama kali tampil pada Muslim Network.

Hal ini untuk memastikan bahwa bergabungnya Indonesia dalam forum Board of Peace tidak sekadar menjamin keamanan Israel, tetapi juga menjamin tidak akan ada lagi penjajahan Israel terhadap Palestina.

Setelah bertemu Presiden Prabowo pada pertemuan Silaturrahim dengan Pimpinan sejumlah Ormas Islam pada Selasa (3/2/2026) di Istana Negara, Jakarta, MUI tetap konsisten mendesak pemerintah untuk menegaskan jaminan kemerdekaan Palestina dalam Board of Peace.

Hal itu jelas tertuang dalam Taushiyah Majelis Ulama Indonesia perihal Kebijakan Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI, Buya H Amirsyah Tambunan dalam sebuah surat edaran bertanggal 3 Februari 2026.

Tidak hanya itu, MUI juga meminta pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina dipastikan tidak dijadikan alat pemukul Hamas dan perjuangan pro Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel.

Hal ini untuk memastikan adanya prinsip solusi dua negara (two state solution) yang harus menjadi subjek dan tujuan prinsip Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace.

Terhadap kebijakan pemerintah Indonesia tersebut, MUI menyampaikan enam poin sebagai sikap tegas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace:

1. Pemerintah Indonesia meminta Board of Peace untuk mendesak Israel segera mengakui Palestina sebagai Negera merdeka dan berdaulat

2. Pemerintah Indonesia harus menjamin dengan penuh integritas bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace harus menjamin tidak akan ada lagi penjajahan Israel terhadap Palestina dan kejahatan perang yang menimpa Palestina

3. Prinsip Solusi Dua Negara (Two State Solution) harus menjadi subjek dan tujuan prinsip Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace demi terwujudnya perdamaian yang hakiki dan konsisten

4. Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan dengan tegas perihal perwakilan atau keterlibatan Palestina di dalam Board of Peace

5. Kontribusi bantuan Indonesia dalam upaya perdamaian Palestina berupa pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina jangan sampai menuju pada kondisi dimana pasukan TNI akan dijadikan alat pemukul Hamas dan perjuangan pro Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel dengan berlindung di balik legitimasi Board of Peace (BoP)

6. Pemerintah Indonesia di tuntut terus konsisten dengan politik luar negeri Bebas Aktif dengan tetap berpegang teguh kepada komitmen kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat.

Artikel 6 Tausiyah MUI Merespons Bergabungnya RI dalam Board Of Peace   pertama kali tampil pada Muslim Network.

Tokoh nasional yang juga pengamat sosial kemasyarakatan, Buya Anwar Abbas turut perihatin dan menyoroti peristiwa memilukan itu.  Melalui muslim network, dirinya menyampaikan pendapatnya.

“Sang anak ingin merubah nasib oleh karena itu dia ingin belajar. Dia ingin membeli buku tulis dan pulpen untuk kepentingannya di sekolah tapi sang ibu yang berstatus janda dan bekerja sebagai petani dan buruh serabutan menjawab tidak punya uang,” ujar Buya Anwar Abbas, Kamis (5/2/26)

Lebih lanjut kemudian sang anak kecewa dan memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menggantung diri di pohon cengkih tidak jauh dari pondok neneknya. Dari surat yang ditinggalkannya masyarakat tahu dia melakukan tindakan nekat tersebut karena kecewa sebab ibunya menurutnya pelit sekali.

Oleh karena itu karena keputus-asaannya sang anak berkata dalam suratnya, mama, (kalau begitu) baik, (ya) sudah. Kalau saya meninggal mama jangan menangis dan juga jangan mencari saya.

“Peristiwa ini benar-benar tragis dan tentu saja sangat menyayat hati. Apakah ibunya pelit ? Melihat pekerjaannya sebagai petani dan buruh serabutan bukannya pelit tapi uang yang akan diberikan itu benar-benar yang tidak ada,” kata Buya Anwar lagi.

Atau kalaupun ada dia harus berhemat untuk menafkahi kelima anaknya karena bagi dia uang Rp. 10 ribu itu jelas sangat berharga. Lalu timbul pertanyaan ini salah siapa ?

“Hal ini jelas salah negara karena negara tidak hadir melindungi warganya padahal pasal 34 UUD 1945 telah mengatakan fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara,” ungkap Buya.

Jadi dari peristiwa ini menurut Buya Anwar, kita melihat sistem kerja negara tampak belum berjalan dengan baik karena belum mampu memantau kesengsaraan yang dialami oleh warganya.

Sehingga kata Buya lagi, terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan padahal jumlah uang yang diminta oleh sang anak lebih sedikit dari harga satu kali makan siang gratis untuk seorang anak yang disediakan oleh negara.

Jadi kalau MBG ini dilaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi yaitu untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak fakir miskin dan anak-anak terlantar saja maka dana yang diperlukan untuk MBG cukup hanya sekitar 10 persen dari jumlah yang sudah dianggarkan

“Sehingga sisanya yang 90 persen bisa dipergunakan oleh pemerintah untuk hal-hal lain termasuk bagi mendukung dunia pendidikan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti melakukan tindak bunuh diri yang dilakukan sang anak (YBR) tersebut,” pungkasnya.

Artikel Kasus Anak SD Bunuh Diri Karena Kemiskinan, Tamparan Bagi Negara pertama kali tampil pada Muslim Network.

Jakarta, muslim network – Usai pertemuan Presiden Prabowo dengan para Ulama dan Ormas Islam di Istana, Jakarta, Selasa (3/2/2026) Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan memberikan keterangan dihadapan para wartawan yang hadir.

“Sikap MUI tetap dari awal adalah mendukung penuh kemerdekaan Palestina karena itu adalah amanat konstitusi yang harus kita jaga. Saat ini jalannya kita tempuh melalui keikutsertaan Indonesia di BOP,” ujar Buya Amirsyah Tambunan kepada muslim network.

Sebaliknya menurut Sekjen MUI jika tidak terwujud kemerdekaan Palestina, maka keanggotaan Indonesia di BOP siap mundur, karena kehadiran BOP tidak membawa maslahat apapun untuk kemerdekaan Palestina.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap akan mendesak Indonesia mundur dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian jika tidak berpengaruh terhadap kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan akan keluar jika keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace tidak memberi pengaruh apapun dalam beberapa waktu ke depan.

“Kita lihat dulu beberapa waktu ke depan, apakah memang ada perubahan dari masuknya Indonesia. Ya kita minta mundur kalau tidak berpengaruh. Kalau bisa berpengaruh, namun ketika memang tidak bisa melakukan perubahan, Pak Presiden sudah janji mau keluar,” tandas Buya Amirsyah.

Lebih lanjut Sekjen MUI menyampaikan, Presiden Prabowo turut menegaskan bahwa Prabowo akan absen dan abstain jika kegiatan Board of Peace tidak sesuai dengan konstitusi.

Artikel Sekjen MUI : Indonesia Dukung Penuh Kemerdekaan Palestina Lewat BOP Jika Berpengaruh pertama kali tampil pada Muslim Network.

Jakarta, muslim network – Beredar kabar Presiden RI Prabowo Subianto mengundang Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).

Kabar ini dibenarkan langsung oleh Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan yang juga turut diundang Presiden Prabowo kepada muslim network., Selasa (3/2/26).

Menurut Sekjen MUI, undangan tersebut untuk 64 tokoh pimpinan ormas Islam dan pengasuh pondok pesantren. “InsyaAllah yang hadir atas nama MUI dua. Ketua Umum KH Anwar Iskandar dan saya sendiri selaku Sekjen MUI,” ujar Buya Amirsyah Tambunan kepada muslim network.

Selain dirinya dan KH Anwar Iskandar ada tokoh MUI lainnya yang diundang, yakni Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah. Kemudiaan Ketua MUI Bidang Ukhuwah KH Zaitun Rasmin sebagai Ketua Umum Wahdah Islamiyah.

Buya Sekjen MUI itu memperkirakan pertemuan tersebut akan membahas mengenai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BOP). Selaku perwakilan MUI dirinya memberikan apresiasi dengan sikap Prabowo yang mau mengundang 64 tokoh Islam ini.

MUI menilai pertemuan ini sangat strategis untuk membangun komunikasi terkait persoalan Board of Peace. Apabila komunikasi tidak dibangun, dikhawatirkan pro dan kontra akan akan berlanjut.

“Pertemuan ini bagus sekali. Presiden akan mendengarkan masukan yang akan diberikan oleh para tokoh ulama yang mewakili umat IsIam, termasuk tokoh MUI. Harapannya pertemuan ini menghasilkan konstruktif untuk kepentingan nasional maupun kepentingan kemerdekaan Palestina,” ujarnya.

Dia mengingatkan Indonesia memiliki dua misi untuk kemerdekaan Palestina dan menghapus penjajahan sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. Dia menegaskan dua misi ini jangan sampai dilupakan.

Sebelumnya beredar kabar undangan Presiden Prabowo pada Senin 2 Febuari 2026 mengenai daftar pejabat yang diundang pada acara silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan pimpinan Ormas Islam.

Dalam daftar nama tersebut juga terdapat undangan untuk 5 orang menteri yang akan mendampingi Presiden Prabowo bertemu dengan pimpinan Ormas Islam.

Artikel Diundang Presiden Prabowo Soal BOP, Sekjen MUI : Penting untuk Komunikasi Serta Serap Aspirasi Ulama dan Umat Islam pertama kali tampil pada Muslim Network.

Jakarta, muslim network – Jelang Presiden RI Prabowo Subianto mengundang 64 tokoh pimpinan ormas Islam dan pengasuh pondok pesantren di istana yang salah satu pembahasannya adalah mengenai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace. Tokoh nasional bidang sosial, keagamaan dan kemasyarakatan yang juga Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas angkat bicara.

Buya Anwar Abbas sampaikan bahwa Donald Trump tidak hanya seorang politisi tapi juga pengusaha. Kekayaannya di Oktober 2024 sekitar US $ 6,6 milyar atau Rp. 111 triliun dengan kurs Rp.16.800. Banyak sekali lapangan bisnis yang diterjuni Trump mulai dari properti, kontruksi, hotel, lapangan golf, model, kecantikan, hiburan, parfum, kripto, media dan lisensi serta teknologi.

Sejak dia menjadi Presiden memang usaha-usaha tersebut dikelola oleh anak-anaknya Donald Jr dan Eric Trump. Tapi itu bukan berarti Trump tidak lagi memikirkan perusahaan-perusahaannya.

Menurut Buya Anwar, otaknya dan naluri bisnisnya tetap saja jalan. Dalam kasus penculikan Maduro Presiden Venezuela misalnya jelas tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan masalah bisnis minyak dimana Donald Trump menginginkan supaya Amerika tetap menguasai bisnis minyak dunia dan Venezuela memiliki potensi minyak yang luar biasa sementara Maduro tidak mau menjual minyaknya kepada Amerika dia dan lebih senang berhubungan dengan China.

Begitu juga dengan Iran. Trump ingin Iran ikut dengan amerika tapi Iran lebih senang menjual minyaknya kepada China padahal China adalah salah satu negara yang diyakini dunia akan bisa mengalahkan ekonomi Amerika.

Walaupun hari ini Amerika masih memimpin ekonomi global dengan PDB tahun 2025 di atas $30,6 triliun USD dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 menurut perkiraan OECD sekitar 1,6 persen ( menurun dari 2,8 persen di 2024).

Sementara China pada tahun 2025 berada pada posisi terbesar kedua ekonominya dengan PDB mencapai sekitar $19,2 – $19,4 triliun USD dengan pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. maka pada waktunya tentu tidak mustahil ekonomi amerika akan disalip oleh China.

PricewaterhouseCoopers (PwC), memproyeksikan China akan mengalahkan Amerika Serikat dan menjadi ekonomi terbesar di dunia (berdasarkan PDB pada nilai tukar pasar/market exchange rates) sebelum tahun 2030. Bahkan pada tahun 2050, menurut PWC China akan tetap mengukuhkan dirinya menjadi no 1 ekonominya di dunia diikuti oleh India dan AS.

Maukah Amerika Serikat tergeser ekonominya ke no 2 apalagi ke no 3 dunia ? Tentu saja tidak. Untuk itulah Trump dengan kekuasaan yang dimilikinya berusaha menciptakan peluang-peluang baru bagi negaranya dan perusahaannya.

“Pembangunan kembali Gaza jelas tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan rencana Trump untuk memperkuat ekonomi negaranya dan perusahaannya,” tandas Buya pada, Selasa (3/2/26)

Jadi jika Trump berhasil menghimpun dana gratis dari negara-negara anggota dewan perdamaian Gaza tentu pembangun Gaza akan berjalan dengan lancar.

Tetapi pertanyaannya siapakah yang akan untung dan diuntungkan dengan program tersebut ? “Tentu adalah perusahaan properti Amerika Serikat termasuk di dalamnya perusahaan milik Trump sendiri sementara negara-negara anggota, cukup hanya sebagai penyumbang dan sedikit mendapat pujian dari Trump,” pungkasnya.

Artikel Jelang Pertemuan Prabowo dengan Ulama dan Ormas Islam, Anwar Abbas Pesankan dan Ingatkan Soal Ini pertama kali tampil pada Muslim Network.

Jakarta, panjimas – Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), petani, nelayan dan peternak sebagai penyedia bahan pangan Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan saat menerima kunjungan Kepala BGN Dadan Hindayana ke Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat.

Kunjungan Kepala BGN Dadan Handaya ke Kantor MUI disambut dengan hangat dan semangat ukhuwah oleh sejumlah Dewan Pimpinan MUI, antara lain, Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis, Bendahara Umum MUI KH Misbahul Ulum, Ketua MUI Bidang Ukhuwah KH Zaitun Rasmin dan Ketua MUI Bidang Dakwah KH Abdul Manan Ghani.

“Faktanya di sejumlah daerah pengadaan beras, sayur mayur, daging lebih banyak dikuasai pemilik modal. Saya mengajak BGN memiliki keberpihakan kepada UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai penyedia bahan pangan, serta menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Buya Amirsyah di Jakarta.

Lebih lanjut, Buya Amirsyah mengatakan MBG merupakan program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo yang bertujuan memberikan makanan gratis kepada anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui untuk menurunkan stunting.

Selain itu, Buya Amirsyah menilai program MBG secara simultan akan mendorong ekonomi lokal dengan tujuan utama meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), mencegah stunting (gizi buruk), meningkatkan fokus belajar anak di sekolah serta memperkuat kesehatan ibu dan anak mempersiapkan generasi anak bangsa yang cerdas dan kuat baik fisik maupun mental.

Kemudiaan, Buya Amirsyah mengingatkan agar BGN memenuhi tiga sertifikat secara konsisten.

“Pertama, Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Kedua, sertifikat Hazard Analysis Crtical Control Points (HACCP) yang berhubungan dengan standar gizi dan manajemen risiko. Ketiga, sertifikat halal dari BPJPH yang diawali oleh Lembaga Pemerika Halal (LPH) dan Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia,” tegasnya.

Artikel Sekjen MUI Ingatkan BGN Berdayakan Pelaku Usaha Mikro Kecil untuk Kebutuhan Bahan MBG pertama kali tampil pada Muslim Network.