Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian Opening Ceremony Makkah Halal Forum di Makkah Chamber Exhibition & Events Center pada tanggal 15 Februari 2026, dan disaksikan oleh Menteri Perdagangan Kerajaan Arab Saudi Majid bin Abdullah Al Qasabi, Presiden SFDA Hisham S. Aljadhey, Ketua Islamic Chamber of Commerce and Development Abdullah bin Saleh Kamel, serta para otoritas halal, lembaga akreditasi, dan pelaku industri dari berbagai belahan dunia.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa penguatan kerja sama ini mencerminkan komitmen jangka panjang kedua negara dalam membangun tata kelola halal global yang terintegrasi dan berstandar tinggi.

“Kerja sama ini memperkuat fondasi sistem halal kedua negara melalui harmonisasi mekanisme, transformasi digital, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Indonesia memandang Arab Saudi sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem halal global yang kredibel, transparan, dan saling terhubung,” kata Kepala BPJPH Amhmad Haikal Hasan, di Makkah Halal Forum, Minggu (15/2/2026).

“Dengan sinergi ini, BPJPH memastikan kerja sama jaminan produk halal kedua negara berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi konsumen, dan dijalankan atas prinsip saling menguntungkan.” tegas Ahmad Haikal Hasan.

Sinergi melalui Amandemen MSP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani di Riyadh pada 19 Oktober 2023 lalu. Dalam sistem jaminan produk halal Indonesia, Saudi Halal Center yang berada di bawah koordinasi Saudi Food and Drug Authority (SFDA) diposisikan sebagai Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN), yaitu otoritas sertifikasi halal luar negeri yang menjadi mitra BPJPH dalam mekanisme pengakuan dan kerja sama lintas negara.

Penguatan kerja sama ini mencakup adopsi sistem digital terpadu dalam penerbitan sertifikat halal melalui pertukaran data dan informasi guna meningkatkan efisiensi, menyederhanakan prosedur, serta mendukung transformasi digital sistem halal kedua negara.

Kesepakatan ini juga mengatur penggunaan logo halal, khususnya logo halal Saudi yang berubah menjadi Global halal logo dengan QR Code sebagai pengganti logo yang tercantum dalam MoU 2023. Pengakuan dan pencantuman logo tersebut dilakukan dalam kerangka kerja sama bilateral dan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara. Untuk produk yang masuk ke pasar Indonesia, Label Halal Indonesia wajib dicantumkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dicantumkan berdampingan dengan logo halal Saudi Halal Center. Sementara itu, untuk produk yang masuk ke pasar Arab Saudi, pencantuman logo halal yang digunakan dalam sistem sertifikasi Saudi Halal Center wajib mengikuti regulasi yang berlaku di Kerajaan Arab Saudi dan dapat berdampingan dengan Label Halal Indonesia sepanjang diperkenankan.

Amandemen MSP ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu lima tahun dan akan diperpanjang secara otomatis sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Penguatan sinergi kedua lembaga ini menegaskan bahwa kemitraan Indonesia dan Arab Saudi tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan sistem jaminan produk halal global yang profesional, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara melalui sektor halal yang semakin strategis. []

Artikel Di Makkah Halal Forum, Kepala BPJPH Tandatangani Kerja Sama Strategis Jaminan Produk Halal Indonesia–Arab Saudi pertama kali tampil pada Muslim Network.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan bahwa momentum tersebut merupakan kesempatan strategis bagi BPJPH untuk melaksanakan diplomasi halal internasional, sebagai bagian dari upaya Indonesia dalam memperluas kerja sama jaminan produk halal internasional. Termasuk, menjajaki peluang kolaborasi peningkatan kapasitas perdagangan produk halal, yang berimplikasi pada menguatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok halal dunia.

“Partisipasi BPJPH pada Makkah Halal Forum 2026 menjadi bagian dari strategi diplomasi halal internasional Indonesia, sekaligus mempertegas posisi Indonesia dalam pengembangan ekosistem halal global yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan.” ungkap Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, atau akrab disapa Babe Haikal, di Jakarta Rabu (18/2/2026).

Lebih lanjut, Babe Haikal menegaskan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat halal dunia, tidak hanya karena besarnya jumlah penduduk Muslim saja. Namun seiring penguatan sistem regulasi melalui implementasi Jaminan Produk Halal yang terintegrasi, semakin menguat pula ekosistem halal nasional yang berimplikasi pada peningkatan kapasitas industri halal nasional.

“Kita tidak hanya ingin menjadi pasar produk halal, tetapi juga menjadi produsen dan pusat referensi halal global,” lanjut Babe Haikal.

Pada forum internasional tersebut, Kepala BPJPH juga menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara BPJPH dengan Saudi Halal Center (SHC) di bawah naungan Saudi Food and Drug Authority (SFDA). Penandatanganan yang disaksikan oleh Menteri Perdagangan Arab Saudi Majid bin Abdullah Al Qasabi tersebut menjadi langkah strategis bagi Indonesia untuk memperkuat peran Indonesia dalam kancah jaminan produk halal internasional, termasuk memperkuat peran Indonesia dalam harmonisasi standar halal. Selain itu, juga dalam rangka penguatan kerja sama bilateral integrasi sistem, serta penguatan pengakuan kelembagaan kedua negara.

Babe Haikal menambahkan, forum halal internasional yang digelar ketiga kalinya di Kota Suci Makkah ini tidak hanya menjadi ajang pertukaran ide, tetapi juga menjadi wadah bagi kolaborasi strategis yang sangat oenting bagi masa depan industri dan perdagangan halal dunia.

“Kerja sama halal ke depan tidak cukup misalnya hanya pada saling keberterimaan atau pengakuan sertifikat saja, tetapi harus mengarah pada integrasi sistem, harmonisasi standar, dan penguatan ekosistem halal bersama. Indonesia siap menjadi mitra utama dalam membangun tata kelola halal global yang saling terhubung, saling percaya, dan saling menguatkan,” tegas Babe Haikal. []

Artikel Hadiri Makkah Halal Forum, Babe Haikal Tegaskan Diplomasi BPJPH Perkuat Peran Indonesia di Ekosistem Halal Global pertama kali tampil pada Muslim Network.

Jakarta, muslim network — Sebanyak 2.340 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah bersertifikat halal. Capaian ini menjadi bagian dari akselerasi sertifikasi halal yang terus diperkuat pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa percepatan sertifikasi halal dapur SPPG merupakan langkah strategis untuk memastikan program MBG tidak hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga terjamin kehalalannya.

“Saat ini data Sihalal mencatat sebanyak 2.340 SPPG telah bersertifikat halal. Dan jumlah ini tentu saja terus bertambah seiring percepatan, karena yang lainnya juga sedang berproses mengurus sertifikasi halal,” ungkap Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, di Gedung BPJPH Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Lebih lanjut, Kepala BPJPH mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari langkah percepatan yang dijalankan secara terencana, terstruktur dan berkesinambungan.

“Kita sedang mengakselerasi sertifikasi halal dapur SPPG. Jadi di setiap SPPG ada Penyelia Halal yang bertanggung jawab atas proses produk halal, yang harus memenuhi standar jaminan produk halal sesuai ketentuan,” lanjut Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan.

Strategi percepatan tersebut sebelumnya telah disampaikan dalam Rapat Kerja BPJPH bersama Komisi VIII DPR RI. Skema yang dijalankan adalah menempatkan Penyelia Halal di setiap dapur SPPG, paralel dengan penguatan kerja sama bersama lembaga-lembaga pelatihan Jaminan Produk Halal (JPH).

“Akselerasi sertifikasi halal dapur SPPG ini program yang musti dan wajib kita jalankan. Caranya begini, semua kepala dapur menjadi penyelia. Jadi mereka kita training para kepala dapur SPPG ini (melalui pelatihan calon Penyelia Halal), untuk menjadi Penyelia Halal (di dapur SPPG),” papar Babe Haikal di hadapan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026) lalu.

Hingga saat ini, pelatihan tersebut telah menghasilkan 3.198 Penyelia Halal untuk mendukung operasional proses produk halal dapur MBG di seluruh Indonesia. Jumlah ini terus bertambah seiring pelaksanaan pelatihan yang berkelanjutan. Sejalan dengan itu, jumlah SPPG bersertifikat halal pun meningkat signifikan.

Babe Haikal menegaskan, keberadaan Penyelia Halal menjadi kunci penguatan sistem jaminan produk halal di dapur MBG.

“Mereka adalah kepanjangan tangan kita. Jika ada hal yang tidak memenuhi standar di lapangan terkait bahan dan proses produksi, maka mereka bisa segera ambil tindakan. Dan kami akan melihat ini (melakukan pengawasan) secara berkelanjutan,” lanjutnya.

Dengan adanya Penyelia Halal di setiap SPPG, prinsip trustability, traceability, dan transparency dapat diterapkan secara utuh dari hulu hingga hilir. Hal tersebut penting untuk memastikan makanan yang disajikan bagi generasi bangsa benar-benar sehat, aman, bergizi, serta halal dan thayyib.

Sejalan dengan itu, BPJPH terus memperkuat pembinaan pelaku usaha dan pengawasan jaminan produk halal secara berkelanjutan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan koordinasi teknis dalam program sertifikasi halal termasuk fasilitasi dan pendampingan. Tujuannya, supaya sertifikasi halal tidak hanya dipenuhi secara administratif, tetapi diimplementasikan secara konsisten dalam praktik operasional sehari-hari.

“MBG melibatkan rantai pasok panjang, dari hulu hingga penyajian. Sertifikasi halal memastikan mutu, gizi, dan kehalalan pangan tetap terjaga,” kata Babe Haikal.

“Sejak awal kami berkoordinasi dan bekerja sama dengan BGN untuk memastikan setiap dapur MBG memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Selain melaksanakan amanat Undang-Undang, upaya ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menempatkan aspek halal sebagai prioritas.” pungkasnya. []

Artikel Sebanyak 2.340 SPPG Sudah Bersertifikat Halal, Kepala BPJPH: Program MBG Terus Diperkuat pertama kali tampil pada Muslim Network.